CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.511.000   -3.000   -0,12%
  • USD/IDR 18.284   15,00   0,08%
  • IDX 5.256   8,38   0,16%
  • KOMPAS100 676   0,88   0,13%
  • LQ45 545   0,53   0,10%
  • ISSI 166   0,16   0,10%
  • IDX30 310   0,26   0,08%
  • IDXHIDIV20 420   0,86   0,20%
  • IDX80 78   0,13   0,17%
  • IDXV30 114   0,57   0,50%
  • IDXQ30 105   0,01   0,01%

Lengkap! Aturan soal SIKM selama larangan mudik 2021: Lokasi hingga masa berlaku


Jumat, 09 April 2021 / 09:34 WIB
ILUSTRASI. Mudik selama periode libur hari raya Idul Fitri tahun ini resmi dilarang pemerintah demi menekan penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; 

4. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; 

Surat izin tersebut berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pulang-pergi lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan usia 17 tahun ke atas. 

Skrining dokumen surat izin tersebut, beserta surat keterangan negatif Covid-19, dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, dan titik penyekatan daerah aglomerasi. 

Baca Juga: MTI sarankan frasa larangan dengan pengaturan mudik Lebaran

Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung

Skrining dilakukan oleh anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah. 

Tentang SIKM

Pada libur lebaran tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan SIKM untuk secara ketat membatasi aktivitas orang keluar-masuk wilayah Jakarta. 

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. 




TERBARU

[X]
×