Lemahnya Akurasi Sirekap, ELSAM Beri 5 Rekomendasi untuk KPU

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta KPU untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemindaian Sirekap untuk memastikan akurasi dan integritas data yang dikumpulkan oleh sistem itu.

Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar melihat lemahnya akurasi Sirekap, yang terindikasi dari sejumlah kegagalan teknis teknologi optical character recognition yang digunakan, dan berujung pada tidak akuratnya data perolehan suara yang diinput oleh petugas TPS.

"Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya kualitas foto yang buruk atau pun model penulisan yang berbeda-beda, yang tidak dapat dibaca oleh sistem secara tepat (seperti halnya lembar jawab komputer pada umumnya)," ungkap Wahyudi dalam keterangan resminya yang diterima Kontan pada Minggu (18/2).

Menurutnya, masalah akurasi tersebut mestinya dapat diperkirakan dan diantisipasi sejak awal dengan desain teknologinya.

Pada banyak kasus, pengguna (KPPS) kesulitan untuk melakukan pengunggahan formulir hasil pemungutan suara, dikarenakan sistem harus bekerja dengan beban yang sangat besar, pada waktu yang bersamaan.

Selain itu perbedaan kecepatan internet di berbagai wilayah di Indonesia juga akan berpengaruh pada situasi ini. Semestinya KPU sudah memperkirakan hal ini pada saat perancangan dan pengembangan sistem ini, sehingga secara teknis dapat dilakukan antisipasi.

Lebih lanjut, ancaman dan risiko terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang diproses Sirekap. Sebagaimana disinggung di atas, teridentifikasi bahwa Sirekap memakai IP dengan AS (Autonomous System) detail number AS45102, yang merupakan kode yang melekat pada Alibaba Cloud Private Ltd (Aliyun) di Singapura.

Sementara jika dilihat dari lokasi IP tersebut, domain sirekap-web.kpu.go.id dikendalikan di datacenter Aliyun di Jakarta.

"Untuk memastikan dugaan serta simpang siurnya lokasi penyimpanan data, KPU perlu melakukan klarifikasi serta penjelasan pada publik, karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemilu yang transparan dan kepercayaan pada hasil pemilu," lanjutnya.

Kemudian, ancaman meningkatnya risiko serangan siber, yang ditunjukkan dari adanya peningkatan serangan siber ke Indonesia pada 15 Februari atau sehari setelah penyelenggaraan pemilu, sedikitnya terjadi 718.751 serangan (https://honeynet.bssn.go.id/).

"Angka itu merupakan serangan tertinggi dalam sehari pada 3 bulan terakhir, dimana tren kenaikan seperti ini terjadi juga menjelang dan pada saat pemilu 2019," ungkapnya.

Sebelumnya, kata dia, BSSN mengakui bahwa serangan paling banyak dialami oleh sistem informasi pemerintah dan sistem keuangan, dengan bentuk serangan yang beragam, seperti malware, defacement, dan sebagian lagi hacking yang berdampak pada pengungkapan data pribadi.

Pada akhirnya, problem keandalan teknologi yang digunakan, serta risiko serangan siber yang masif akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil Pemilu 2024.

Hal ini terutama diakibatkan oleh ketidakpercayaan publik pada penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal.

"Harus diingat, tingkat kepercayaan publik pada hasil pemilu berisiko mengalami penurunan, salah satunya dikarenakan budaya yang sering mengabaikan risiko keamanan dan perlindungan data, terutama oleh penyelenggara pemilu, maupun juga peserta pemilu," pungkasnya.

Adapun, sebagai langkah untuk menanggulangi masalah keandalan sistem dan integritas data Sirekap, penting bagi KPU untuk melakukan sejumlah langkah berikut ini:

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemindaian Sirekap untuk memastikan akurasi dan integritas data yang dikumpulkan oleh sistem ini.

2. Melakukan asesmen dan audit keamanan Sirekap yang dikembangkan dan dikelola oleh KPU, termasuk antisipasi risiko keamanan, setidaknya dengan mengacu pada information technology and security assessment (ITSA) yang dipersyaratkan oleh BSSN.

3. Memperkuat Computer Security Incident Response Team (CSIRT) KPU, untuk memberikan respons cepat setiap kali terjadi insiden keamanan siber, termasuk langkah mitigasi untuk meminimalisir risikonya, serta mengantisipasi serangan yang berpotensi merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Sirekap.

4. Mengkomunikasikan dan menginformasikan secara transparan, terkait dengan problem yang dihadapi, dan upaya mitigasi setiap risiko dari penggunaan Sirekap, dengan melibatkan ahli terkait, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

5. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan—termasuk pemantau pemilu independen dan komunitas teknologi, untuk mengoptimalkan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi risiko insiden keamanan yang mungkin terjadi, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News