kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.380.000   40.000   1,71%
  • USD/IDR 16.676   -36,00   -0,22%
  • IDX 8.522   -48,37   -0,56%
  • KOMPAS100 1.180   -7,88   -0,66%
  • LQ45 857   -6,19   -0,72%
  • ISSI 299   -0,47   -0,16%
  • IDX30 443   -3,74   -0,84%
  • IDXHIDIV20 513   -5,47   -1,05%
  • IDX80 133   -0,97   -0,73%
  • IDXV30 136   -0,47   -0,35%
  • IDXQ30 142   -1,30   -0,91%

Legalkan Umrah Mandiri, Pemerintah Minta Akses Data Jemaah RI ke Arab Saudi


Selasa, 25 November 2025 / 17:32 WIB
Legalkan Umrah Mandiri, Pemerintah Minta Akses Data Jemaah RI ke Arab Saudi
ILUSTRASI. KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim. Kementerian Haji dan Umrah tengah mematangkan mekanisme pelaksanaan umrah mandiri (backpackers) bagi jemaah asal Indonesia.?


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Haji dan Umrah tengah mematangkan mekanisme pelaksanaan umrah mandiri (backpackers) bagi jemaah asal Indonesia.

Pemerintah memastikan skema ini telah memiliki payung hukum yang kuat seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan, legalitas umrah mandiri ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah membuka keran kebebasan bagi jemaah individu. Namun, ia menekankan negara wajib hadir untuk menjamin keselamatan warganya.

"Pada prinsipnya kita berharap bahwa walaupun mandiri, negara tetap hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah kita," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga: Kejagung Geledah 8 Titik di Jabodetabek Terkait Dugaan Korupsi Pengurangan Pajak

Gus Irfan mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah sangat terbuka dan menyediakan platform khusus bagi mereka yang ingin berumrah secara mandiri. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia mengajukan syarat agar sistem tersebut dapat terintegrasi.

Oleh karema itu, pihaknya meminta agar platform milik Arab Saudi tersebut dapat terkoneksi dengan sistem data milik Pemerintah Indonesia. Menurutnya, ini agar pemerintah bisa mendeteksi keberadaan dan identitas jemaah yang berangkat tanpa melalui agen penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

"Supaya kita tahu bahwa si A ini dengan paspor sekian, dengan alamat ini sedang melakukan umrah mandiri. Kalau ada apa-apa kita tahu," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak berniat untuk mengintervensi teknis pelaksanaan perjalanan jemaah mandiri. Keinginan pemerintah murni sebatas akses data demi fungsi pengawasan dan mitigasi risiko jika terjadi keadaan darurat di Tanah Suci.

"Jadi yang penting buat kami itu saja, kita tidak ingin terlibat dalam penanganannya, kita hanya ingin tahu datanya. Kita berharap platform-nya Arab Saudi nanti bisa terkonek dengan kita," pungkasnya. 

Baca Juga: Kerry Riza Bantah Isu Ayahnya Bekingi Demo Ricuh Agustus 2025 yang Berakhir Rusuh

Selanjutnya: Taiwan Pamer Inovasi Manufaktur Cerdas di Manufacturing Indonesia 2025

Menarik Dibaca: Apakah Roti Gandum Bagus untuk Diet atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×