Lapangan Kerja Susut Tekan Kelas Menengah, Ini Langkah Pemerintah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mengaku terus mengupayakan berbagai langkah untuk menahan laju tekanan yang kian menghimpit masyarakat kelas menengah, di tengah menurunnya ketersediaan lapangan kerja dan pergeseran struktur ekonomi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan, kelas menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga keberlanjutannya harus dijaga melalui berbagai kebijakan.

“Kelas menengah itu betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian kita, karena kontribusinya sangat besar terhadap ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga: Mandiri Institute: Lapangan Kerja Berkualitas Perkuat Kelas Menengah

Tekanan terhadap kelas menengah saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), hingga pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke informal, terutama ke sektor jasa.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan proporsi pekerjaan kelas menengah di sektor formal terus menurun sejak 2019.

Di sisi lain, sektor industri yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar juga mengalami penurunan kontribusi tenaga kerja, dari 25,64% pada 2019 menjadi 22,98% pada 2024.

Padahal, sektor manufaktur masih menyumbang sekitar 19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, kelas menengah berkontribusi sekitar 54%-55% terhadap PDB dan menyumbang sekitar 80% konsumsi rumah tangga.

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan lemahnya ekspansi dunia usaha. Sebanyak 67% perusahaan tidak berencana merekrut pekerja baru dalam waktu dekat, dan sekitar 50% belum memiliki rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Dilema The Fed: Jaga Pasar Kerja atau Tekan Inflasi?

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja. Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat, dari sekitar 2,5 juta hingga 3 juta angkatan kerja baru setiap tahun, hanya sekitar 500.000 yang terserap ke pasar kerja.

Merespons hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga daya tahan kelas menengah, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun perlindungan daya beli.

Pemerintah juga mendorong sektor padat karya melalui insentif perpajakan dan dukungan ekspor, khususnya pada industri tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Selain itu, pengembangan sektor ekonomi digital dan hilirisasi industri juga terus didorong untuk membuka peluang kerja baru.

Di sisi lain, berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi kelas menengah juga digulirkan, seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan dan otomotif, diskon listrik, hingga insentif transportasi.

Program lain seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), serta program magang juga diperkuat.

Susiwijono menegaskan, pemerintah juga belajar dari fenomena Chile Paradox, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat kuat, namun kelas menengah justru merasa tertinggal dan tidak mendapatkan manfaat yang memadai.

Fenomena tersebut pernah terjadi di Chile, yang berujung pada gejolak sosial meskipun indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan menunjukkan perbaikan.

Baca Juga: Indonesia 5 Besar, Ini Daftar Negara dengan Jumlah Tenaga Kerja Terbanyak di Dunia

Menurutnya, pemerintah Indonesia berupaya mengantisipasi risiko tersebut dengan memastikan berbagai program stimulus dan kebijakan tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah.

“Program-program tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah, karena mereka adalah tulang punggung ekonomi,” katanya.

Ke depan, pemerintah mengaku akan terus mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika di lapangan, termasuk masukan dari pelaku usaha, agar kelas menengah tetap kuat dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News