kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.819.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.586   33,00   0,19%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

KY panggil lagi pengacara Budi Gunawan


Selasa, 10 Maret 2015 / 14:17 WIB
ILUSTRASI. Manfaat buah kecapi untuk kesehatan.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Komisi Yudisial (KY) kembali memanggil kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Maqdir Ismail, untuk diminta keterangan terkait aduan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi.

"Saksi fakta dari pemohon praperadilan (Maqdir Ismail) akan kembali dipanggil untuk datang besok, Rabu (11/3)," ujar Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri kepada Kompas.com, Selasa (10/3).

Sebelumnya, KY telah memanggil Maqdir, bersamaan dengan pemanggilan terhadap kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Maqdir tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Hingga saat ini, KY masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dalam sidang praperadilan Budi Gunawan. Bahkan, pekan lalu, KY telah memanggil Ketua PN Jaksel Haswandi, untuk dimintai keterangan terkait penunjukan hakim Sarpin sebagai hakim tunggal dalam praperadilan Budi Gunawan.

Rencananya, KY akan memanggil hakim Sarpin, apabila keterangan dari saksi-saksi dinilai perlu untuk diklarifikasi langsung oleh yang bersangkutan.

Taufiq mengatakan, penyelidikan yang dilakukan panel KY, ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan hakim Sarpin ke KY karena menduga terdapat pelanggaran dalam memutus perkara praperadilan Budi Gunawan. Sarpin dinilai melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

Sarpin memutuskan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang untuk mengusut kasus tersebut. Akhirnya, KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan ke KPK.

Hakim Sarpin mengaku akan bertanggung jawab terkait hasil putusannya. Ia juga siap menghadapi proses di KY. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×