Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Rupanya, duit sebanyak Rp 33,6 triliun masih belum cukup untuk mengongkosi semua kegiatan Departemen Pertahanan (Dephan) tahun ini. Itu sebabnya, lembaga yang dikomandani Juwono Sudarsono tersebut meminta tambahan dana lagi sebesar Rp 460 miliar.
Uang sebanyak itu rencananya akan dipakai buat membiayai operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan wilayah perbatasan. Terutama, "Titik rawan dan pulau-pulau terluar," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tapi, Sjafrie tegas-tegas menolak permintaan ini disebut sebagai tambahan anggaran. Sebab, dana untuk membiayai kegiatan pengamanan di titik rawan dan pulau terluar tersebut sejatinya sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 Nilai totalnya mencapai Rp 1,2 triliun.
Cuma, lantaran keuangan negara cekak, pemerintah hanya mengabulkan Rp 740 miliar saja. "Karena TNI tidak mempunyai kemampuan untuk mengisi kebutuhan yang Rp 460 miliar itu, maka Dephan mengajukan dana pengurangan itu supaya dipenuhi," ungkap Sjafrie.
Kalau tidak dipenuhi, Sjafrie menegaskan, bakal membahayakan kemampuan militer Indonesia. "Tugas utama dan terpenting TNI adalah menjaga keutuhan wilayah negara serta kedaulatan dan keamanannya. Kekurangan anggaran justru akan membahayakan pelaksanaan tugas utama tadi," ujar Sjafrie.
Karena itu, Sjafrie optimis Departemen Keuangan akan meluluskan permintaan Dephan tersebut. Ia merasa Menteri Keuangan bisa memahami realitas pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi mengatakan, anggaran yang selama ini diterima Dephan termasuk tahun 2009 belum bisa memenuhi kekuatan pokok minimum. Jadi, "Perlu ada pertimbangan khusus. Pertahanan kita sangat lemah dibanding negara lain, bahkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, apalagi jika dihadapkan dengan Australia,” tandasnya.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo bilang pihaknya akan mengkaji terlebih dulu tujuan pemakaian anggaran yang diajukan setiap instansi termasuk Dephan sebelum menyetujuinya. "Kalau sudah ketahuan tujuan penggunaannya baru bisa dicairkan," katanya.
Anggaran Dephan tahun ini lebih kecil ketimbang tahun lalu yang mencapai Rp 36,39 triliun. Sebetulnya, pemerintah dalam RAPBN 2009 mencantumkan angka Rp 35 triliun, tapi dalam pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR yang disetujui hanya Rp 33,6 triliun saja. Padahal kebutuhan minimal Dephan sebesar Rp 100,53 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
