Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Rupanya, tidak semua tanah inventaris milik Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI memiliki sertifikat. Berdasarkan catatan Dephan dari total 3,6 juta meter persegi tanah milik Departemen Pertahanan dan TNI, baru 10% yang bersertifikat.
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengatakan aset tanah milik Departemen Pertahanan dan TNI mencapai 3,6 juta meter persegi atau setara dengan 366 ribu hektar. "Dari luas tersebut, tanah yang sudah bersertifikat baru 371 ribu meter persegi atau sekitar 10% dari total luas tanah yang ada," ujar Juwono Sudarsono di sela-sela penandatangan nota kesepahamanan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, di Kantor Dephan, Selasa, (30/12).
Kerja sama ini bertujuan untuk legalisasi tanah-tanah milik negara demi kepentingan wilayah pertahanan negara. Kerja sama ini juga dilakukan untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa tanah yang dimiliki Departemen Pertahanan dan TNI dengan masyarakat serta dunia usaha.
Kerja sama itu menyangkut tiga hal yang dinilai sangat penting. Pertama, upaya untuk mempercepat sertifikasi tanah-tanah milik dephan dan tni. Kedua, menertibkan tanah-tanah negara yang bersinggungan dengan tanah milik swasta maupaun milik adat. Ketiga, untuk melaksanakan pembenahanan terhadap wilayah-wilayah pertahanan yang dianggap mutlak untuk pertahanan negara.
"Tiga hal itu kita sepakati untuk dilaksanakan. Pembenahan, percepepatan dan penyelesaian secara hukum tanah-tanah yang belu bersertifikat," ujar Juwono.
Sedangkan menurut Joyo Winoto, kerja sama ini akan menyelesaikan dan mendukung program khusus yang dikembangkan Departemen Pertahanan. "Targetnya bisa kurang dari 15 tahun, jangan lebih dari tiga pemerintahan. Aset TNI ini sudah legal dan sudah bisa diamankan," ujar Joyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
