Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus kebijakan kuota impor. Hal ini sebagai salah satu upaya memudahkan iklim usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan usulan tersebut. Menurutnya, usulan tersebut bisa membantu mendongkrak penerimaan negara yang berasal dari pungutan pajak barang impor.
“Karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidaktransparanan,” tutur Sri Mulyani dalam agenda Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).
Ia juga mengungkapkan, apabila kebijakan kuota impor dihapus akan sangat menentukan perbaikan dari sisi impor maupun ekspor Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Genjot Impor Migas dari Amerika Serikat, Ini Untung Ruginya
Nantinya, Sri Mulyani melanjutkan, penyediaan perizinan dan tata niaga impor akan disederhanakan berbasiskan IT dan data. Juga pergeseran dari pengawasan border menjadi post border dengan national logistic ecosystem, yang mana semua transaksi logistik ada di dalam digital technology.
“Maka ini akan menurunkan waktu dan biaya logistik. Saat ini 53 pelabuhan dan 7 bandaran sudah terkoneksi dengan NLE (National Logistics Ecosystem) sehingga seluruh transaksi itu semuanya digital dan jauh lebih cepat dan pasti,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Kemenkeu juga akan mengimplementasikan hyco x-ray, dengan demikian petugas Bea dan Cukai tidak perlu harus melihat, dan membongkar, karena muatan sudah bisa dilihat setiap kontainer tanpa adanya intervensi dari petugas.
“Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara polisi dihulu hingga kehilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor,” jelasnya.
Baca Juga: Menko Airlangga Beberkan Alasan Indonesia Pilih Negosiasi Tingkatkan Impor dari AS
Ia mengaku, pihaknya sudah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini mungkin ada perusahaan merger-akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh polisi karena adanya implikasi perpajakan.
“Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger-akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan, kuota impor dihapuskan, utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia juga meminta agar pemberian kuota impor tidak hanya untuk perusahaan tertentu. Pengusaha juga diminta untuk berperan dalam hal terkait lapangan kerja.
"Oke dia boleh cari untung gak ada masalah. Tapi kita minta pengusaha bayar pajak yang bener," ucap Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Minta Kebijakan Kuota Impor Dihapus, Ini Alasannya
Selanjutnya: GOLF Catat Laba Bersih Naik 12,3% di 2023, Optimistis Tumbuh Hingga 75% pada 2025
Menarik Dibaca: Perusahaan Berlomba Adopsi PC AI, AMD Beberkan Alasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
