Reporter: Herlina KD | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepertinya harus dilakukan lebih serius. Pasalnya, jika langkah pengendalian tidak dilakukan, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini berpotensi melonjak hingga 53 juta kilo liter.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (8/3). Ia menjelaskan, tahun lalu konsumsi BBM bersubsidi melonjak menjadi 45 juta kilo liter dari kuota 40 juta kilo liter.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota BBM bersubsidi 46 juta kilo liter. Dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, Bambang memperkirakan ada potensi konsumsi BBM bersubsidi naik menjadi 50 juta kilo liter - 51 juta kilo lioter.
"Kalau disparitas harga makin tinggi, ada potensi migrasi juga dari (konsumen) pertamax ke premium. Jadi bisa saja (konsumsi BBM bersubsidi) nanti menyentuh 52 juta kilo liter - 53 juta kilo liter," ungkap khawatir Jumat (8/3).
Dalam hitungan Bambang, setiap tambahan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 1 juta kilo liter akan menambah beban anggaran subsidi energi pemerintah sekitar Rp 4 triliun - Rp 5 triliun. Artinya, jika konsumsi BBM bersubsidi jebol sampai 7 juta kilo liter, artinya beban anggaran tambahan yang harus ditanggung pemerintah sekitar Rp 28 triliun - Rp 35 triliun.
Bambang mengakui, saat ini pemerintah terus mengkaji berbagai opsi mengendalikan konsumsi BBM, termasuk mencari sumber dana untuk kompensasi pembengkakan anggaran subsidi BBM.
Sebelumnya, BKF juga telah mengusulkan beberapa opsi pengendalian BBM bersubsidi. "Kami mau melihat kombinasi (Kebijakan) harga dan non harga (untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi)," ungkapnya.
Seperti diketahui, akhir tahun 2012 lalu, BKF pernah melontarkan tiga usulan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Pertama, menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter. Kedua, diversifikasi bahan bakar yang dimulai dari mengalihkan bahan bakar angkutan umum dan barang dari BBM ke gas. Ketiga, melarang kendaraan pribadi roda empat untuk menggunakan BBM bersubsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
