kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Penjualan BBM bersubsidi Januari 2013 naik 6,23%


Selasa, 26 Februari 2013 / 22:13 WIB
Penjualan BBM bersubsidi Januari 2013 naik 6,23%
ILUSTRASI. Wastafel cuci piring dan wastafel cuci tangan memiliki karakteristik yang berbeda. Foto:?Instagram @esa_casa


Reporter: Havid Vebri, Herlina KD | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Potensi subsidi energi bakal jebol tahun ini semakin besar. Di awal tahun 2013 saja, penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat. Pemerintah berharap langkah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bisa efektif.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Miigas) menyebut, penjualan premium sepanjang Januari 2013 mencapai 2,39 juta kiloliter (kl) dan penjualan solar mencapai 1,27 juta kl. Penjualan dua jenis BBM bersubsidi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan premium, misalnya, naik 7,56% dari Januari 2012 yang sebesar 2,22 juta kl. Begitu pula konsumsi solar naik 5,25% dari Januari 2012 yang sebesar 1,20 juta kl.

Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto bilang, penjualan BBM bersubsidi, terutama solar, sudah melebihi kuota. Pasalnya, mobil barang yang mengangkut hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan masih boleh meminum BBM bersubsidi itu. "Pembatasan solar subsidi baru berlaku pada 1 Februari 2013," kata Djoko.

Pembatasan ini juga berlaku bagi kendaraan dinas, BUMN, serta BUMD di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Bila aturan ini berjalan maksimal, konsumsi BBM selama Februari ini dipastikan turun. Selain itu, jumlah hari di Februari juga lebih sedikit dibanding Januari, yakni hanya 28 hari.  
Namun, Djoko mengingatkan, bila program pembatasan ini tidak berjalan maksimal, risiko penggunaan BBM subsidi melonjak di depan mata. "Kalau program tak jalan, pasti melampaui kuota," ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kl. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun. Rinciannya, subsidi BBM, LPG, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 193,8 triliun dan anggaran subsidi listrik Rp 80,9 triliun.

Realisasi subsidi masih rendah
Kendati konsumsi BBM subsidi di awal tahun ini tinggi, realisasi subsidi BBM per 15 Februari 2013 masih rendah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penyerapan anggaran subsidi BBM baru Rp 3,4 triliun.
Sementara, penyerapan anggaran subsidi listrik baru sebesar Rp 7,3 triliun. Bila ditotal, realisasi penyerapan anggaran subsidi energi tersebut baru sebesar Rp 10,7 triliun, atau 3,9% dari pagu APBN 2013 yang sebesar Rp 274,7 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Negara Kemkeu, Agus Suprijanto mengatakan, penyerapan anggaran subsidi energi itu masih tergolong normal. Sebab, biasanya PT Pertamina belum banyak melakukan penagihan subsidi BBM di awal tahun.
Menurut Agus, biasanya Pertamina baru melakukan penagihan biaya subsidi di akhir tahun. Sehingga, realisasi belanja subsidi energi biasanya meningkat drastis di akhir tahun.

Hal ini terlihat dari pengalaman tahun lalu. Hingga akhir 2012, realisasi subsidi BBM mencapai Rp 211,9 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp 137,4 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal, Rofyanto Kurniawan mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi pada Januari masih sesuai jalur alias on track. Artinya, belum ada peningkatan konsumsi BBM subsidi yang signifikan di awal tahun ini.
Rofyanto berharap, pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tidak lebih dari 7%-8% dari realisasi konsumsi BBM bersubsidi 2012 yang sekitar 45,02 juta kilo liter.


Artinya, pemerintah berharap konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tidak lebih dari 48 juta kilo liter.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×