Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon setibanya di kota tersebut dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (6/12). Kegiatan sidak di RSUD Cilegon ini untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan telah diberikan dengan baik kepada para pasien.
"Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90% lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70%-80% itu PBI (penerima bantuan iuran) yang gratis, dan sisanya 20% itu memakai yang mandiri, bayar sendiri," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12).
Tiba sekira pukul 09.13 WIB, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati. Jokowi langsung menuju tempat registrasi pasien dan berbincang langsung dengan mereka terkait pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut.
Baca Juga: Pekan ketiga Desember, Kemenkeu bakal cairkan sisa talangan iuran BPJS Kesehatan
Setelahnya, Jokowi juga menuju instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Presiden juga berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.
Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon dan rumah sakit lain yang dikunjunginya dalam kunjungan kerja sebelumnya, Jokowi mengatakan pelayanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami kendala.
"Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar," tuturnya.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI). Kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60% dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara.
Baca Juga: Pembayaran BPJS Kesehatan sering terhambat akibat salah coding
Menurut Jokowi, dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini tengah dialami. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan itu.
"Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke Menkes," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
