Reporter: Riendy Astria | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri berjanji akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di seluruh Indonesia pada 2012. Jika proyek senilai Rp 6,3 triliun ini gagal, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan siap mundur dari jabatan.
“Kami optimistis ini akan selesai sebelum akhir 2012. Di 2011 kita sudah terbitkan untuk 197 kabupaten/kota, dan sekarang ini kami sedang lakukan persiapan untuk 300 kabupaten/kota di tahun 2012. Saya katakan jika proyek ini gagal, saya siap mundur dari jabatan,” ujar Gamawan.
Menurutnya, untuk 2011, sebanyak 197 kabupaten/kota akan mulai diterapkan KTP Elektronik, sisanya sebanyak 300 kabupaten/kota diterapkan pada 2012, dengan kata lain, pada 2012 penduduk Indonesia akan menggunakan KTP Elektronik.
Gamawan mengatakan bahwa proses pelaksanaan penerapan KTP elektronik tahun 2012 ditargetkan akan mulai awal Februari 2012 dimulai dengan proses pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem AFIS dan jaringan komunikasi data. “Untuk perekaman sidik jari, foto dan tanda tangan akan dilaksanakan mulai minggu pertama April dan paling lambat sampai November 2012,” kata Gamawan.
Lebih lanjut Gamawan mengatakan, setelah proses perekaman selesai, langkah selanjutnya adalah personalisasi KTP Elektronik, distribusi dan penertiban KTP Elektronik, dan terakhir penyerahan KTP Elektronik itu sendiri. “Waktu penyerahan dijadwalkan mulai awal Mei 2012 hingga Desember 2012,” jelasnya.
Untuk masyarakat yang berada di daerah atau pulau terpencil, pemerintah akan melakukan jemput bola. Jadi akan ada panitia yang datang ke lokasi-lokasi terpencil. “Tentu kita akan jemput bola, nanti akan disediakan sepeda motor trail dengan empat orang panitia setiap kecamatan, nanti mereka yang akan ke pelosok-pelosok membawa alat-alat dan laptop,” tambahnya kemudian.
Gamawan pun akhirnya mengungkapkan pemenang tender proyek ini adalah Perum PNRI. “Iya benar PNRI, Pengumuman resminya seminggu lagi, saya sudah buat surat ke Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan Kapolri. Kemudian sudah dapat hasil dari BPKP yang menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur,” tandasnya.
Gamawan bilang, seminggu lagi kontrak baru bisa dijalankan. “Kami tidak main-main dengan proyek ini, kami menyediakan alat-alat untuk 6.214 kecamatan. Ini memang membutuhkan biaya besar. Petugas-petugas juga sedang dalam proses pelatihan sehingga bisa bekerja dengan baik,” lanjutnya.
Berbeda dengan Gamawan, Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA) Andi W Syahputra mengatakan pesimistis proyek ini akan berhasil. “Saya pesimistis, soalnya prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan,” jelas Andi.
Menurutnya, alat yang digunakan oleh pemenang tender tidak berkompeten sehingga tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu, proses penerbitan dan penerapan dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. “India saja membutuhkan waktu 6 tahun melakukan penerapan KTP Elektronik. Kita terlalu cepat dan belum matang, saya pesimistis,” ucapnya kepada Kontan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
