Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan sepanjang kuartal tiga 2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian global.
Kesimpulan tersebut merupakan hasil asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan dari rapat berkala yang digelar Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kamis (31/10).
Baca Juga: LPS gelar seminar resolusi perbankan untuk mencegah dan mengatasi krisis keuangan
KSSK menilai, ketidakpastian perekonomian masih didominasi oleh ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan China kendati mulai mereda di Oktober lalu.
Namun, perang dagang telah menyebabkan penurunan volume perdagangan dan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diikuti dengan melemahnya harga komoditas dan tekanan inflasi.
Meski pertumbuhan ekonomi dinilai masih cukup baik, KSSK menyoroti kinerja ekspor yang berdampak pada konsumsi rumah tangga dan investasi.
Sementara, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2019 diprakirakan membaik didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang tetap besar serta defisit transaksi berjalan yang terkendali.
Kinerja NPI yang membaik berdampak pada nilai tukar rupiah yang menguat. Inflasi pun dinilai terkendali pada level yang rendah dan stabil di dalam target 2,5%-4,5%.
“Ketahanan ekonomi yang terjaga pada gilirannya mendukung stabilitas sistem keuangan,” seperti dikutip dalam keterangan resmi KSSK, Jumat (1/11).
Stabilitas sistem keuangan yang terkendali didukung ketahanan perbankan yang terjaga, likuiditas yang memadai, serta pasar uang yang stabil. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) cukup tinggi dan risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tetap rendah.
Baca Juga: LPEM UI: Respons negatif pasar terhadap The Fed hanya sementara
Kecukupan likuiditas tetap baik, tergambar dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi.
“Perkembangan ini berkontribusi pada penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang searah dengan pelonggaran suku bunga kebijakan moneter,” lanjutnya.
Dari sisi moneter, BI juga melanjutkan bauran kebijakan akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak Juli hingga Oktober 2019 sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di samping itu, BI melakukan relaksasi makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan melalui beberapa kebijakan. Adapun dari sisi fiskal, KSSK melaporkan pemerintah menjaga kualitas belanja APBN agar mampu memberi daya dorong bagi perekonomian.
“Pemerintah telah mengantisipasi potensi pelebaran defisit fiskal yang mungkin terjadi dan mempertimbangkan secara cermat beberapa opsi pendanaan yang dapat diambil,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kemenkeu tidak mau terus menjadi penambal defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah akan mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dengan tetap mengendalikan rasio utang dalam batas aman.
Selanjutnya, OJK akan terus memantau transmisi kebijakan moneter di pasar dan lembaga jasa keuangan, dimana saat ini suku bunga telah berada dalam tren yang menurun.
“OJK akan senantiasa memantau dinamika perekonomian global dan berupaya memitigasi dampaknya terhadap kinerja sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan langkah-langkah dan kebijakan yang dibutuhkan pasar,” terang Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan.
Sementara, LPS pada periode September 2019 telah menurunkan kembali tingkat bunga penjaminan pada bank umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi sebesar 6,50% dan 9,0% untuk Rupiah, sedangkan untuk valuta asing menjadi sebesar 2,00%.
Baca Juga: Berikut 5 negara dengan investasi terbesar di Indonesia
“Mempertimbangkan bahwa proses penyesuaian suku bunga simpanan masih berlangsung, LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan dan hasil asesmen atas kondisi ekonomi makro, likuiditas perbankan serta stabilitas sistem keuangan,” terang Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Selanjutnya, KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Januari 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
