Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang tidak menyinggung soal korupsi.
Moeldoko mengatakan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah nyata pencegahan korupsi dan penindakan korupsi yang diklaim sangat jelas dijalankan oleh Presiden. Ia klaim, komitmen presiden selalu mengingatkan jajarannya jangan sampai terlibat korupsi.
Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menekankan dalam situasi pandemi Covid-19 ini yang menjadi prioritas utama adalah sektor kesehatan. Akan tetapi, Jokowi juga selalu mewanti-wanti jangan sampai agenda besar lainnya diabaikan oleh siapapun. Diantara agenda besar itu adalah bagaimana mencegah dan menghindari tindakan korupsi.
Moeldoko menerangkan, dalam konteks penanganan Covid-19, Jokowi ingin penanganan berjalan dengan cepat tetapi dengan tingkat kehati-hatian dalam mengelola keuangan harus menjadi perhatian.
Baca Juga: Peneliti Indef: Jangan salahkan Covid-19 karena penerimaan negara tidak tercapai
Selain itu, strategi pencegahan korupsi tergambar jelas dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh karena itu, presiden meminta BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian ikut terlibat melakukan pendampingan dalam implementasi kebijakan.
“Kita concern melihat action nya dari apa yang telah dilakukan Presiden dalam konteks korupsi ini. Indikator – indikator yang saya sampaikan tadi sebuah komitmen kuat yang dimiliki presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi,” ujar Moeldoko kepada wartawan, Rabu (18/8).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan. Akan tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” ujar Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR, dan DPD, Senin (16/8).
Selanjutnya: 7 Pesan Presiden Jokowi soal Covid-19 saat sidang tahunan MPR
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
