Reporter: Yohan Rubiyantoro
JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak perlu lagi dibuat aturan tentang kampanye bagi para pejabat negara dan Kepala daerah seperti Gubernur, dan Walikota maupun Bupati.
Pasalnya, dalam Peraturan KPU No 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye sudah tertera tata tertib bagi para pejabat yang hendak berkampanye dalam pemilu legislatif 2009. "Aturan dari KPU syudah cukup," ujar Anggota KPU Andi Nurpati di kantor KPU Rabu (7/1).
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi permintaan dari Menteri Dalam Negeri agar KPU menyiapkan aturan yang lebih rinci tentang kampanye bagi para kepala daerah dalam pemilu legislatif
Andi memaparkan, KPU telah mengatur tentang cuti kampanye pejabat dalam pasal 27 ayat 1b. "Pejabat yang hendak berkampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Aturan cuti pejabat kan ada di pemerintah," ujarnya.
Ia juga mengatakan, jadwal kampanye bagi kepala daerah atau pejabat negara harus dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, kampanye pejabat juga tidak boleh menggunakan fasilitas milik negara yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. "Soal pengaturan jadwalnya, misalnya berapa lama, itu mekanisme internal pemerintah, bukan kewenangan KPU," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
