Sumber: Antara | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurunkan tim untuk melakukan pemantauan atas stok pangan khususnya beras dengan mendatangi beberapa sentra penghasil beras serta perusahaan-perusahaan.
"Hari ini saya bersama Pak Syarkawi (Ketua KPPU) turun langsung ke Makassar dan mengumpulkan semua Kepala Dinas Pertanian untuk mengetahui berapa produksi beras kita," ujar Komisioner KPPU M Nawir Messi di Makassar, Senin (26/10).
Dia mengatakan, kurangnya stok beras di Pulau Jawa dan Jakarta memicu permintaan besar yang kemudian disikapi dengan kebijakan melakukan impor beras.
Namun, impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat justru mendapatkan pro dan kontra. Pihaknya menilai, kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan karena Indonesia punya banyak stok beras.
Nawir menjelaskan, data-data yang diterima pemerintah pusat bersumber dari kabupaten dan kota, kemudian diteruskan ke provinsi sebelum dikirim ke pusat.
"Berdasarkan data-data, harusnya kan kita surplus karena laporannya di beberapa daerah di Indonesia justru surplus beras. Tapi faktanya, pemerintah akan melakukan impor beras," katanya.
Nawir menandaskan, peranan KPPU adalah melakukan pemantaun di beberapa daerah di Indonesia. KPPU, ujar Nawir, bukannya tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Tapi, pihaknya mencurigai adanya permainan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam laporan kurangnya ketersediaan stok pangan di Indonesia.
"Kalau stok beras di Jawa dan Jakarta kurang, bukan berarti Indonesia kekurangan beras kan. Makanya, kita lihat dulu daerah lainnya dan jika berdasar data-data stok dan luasan areal tanam itu, kita punya banyak cadangan stok beras," kata Nawir.
Nawir Messi mengatakan, harga beras lokal dan impor akan sulit bersaing karena beras impor jauh lebih murah. Hal ini, imbuh Nawir, tidak baik karena dipastikan beras lokal akan menjadi pilihan kedua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui Pemerintah sedang menyiapkan stok beras dari Vietnam dan Thailand sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan akibat fenomena El Nino.
"Kita buat kesepakatan dengan Vietnam dan Thailand, dengan perjanjian saat didatangkannya tergantung kita memintanya kapan. Setelah diminta, katanya mereka minta waktu sebulan untuk mendatangkannya," ujar Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (13/10).
Darmin menjelaskan, keadaan sedang sulit karena BMKG memprediksi tingkat kekeringan saat ini lebih tinggi dibandingkan El Nino pada 1997-1998, yang pada waktu itu sempat membuat pemerintah harus mengimpor berton-ton beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
