kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

KPK siap jika Australia beri bukti kasus securency


Jumat, 01 Agustus 2014 / 13:05 WIB
KPK siap jika Australia beri bukti kasus securency
ILUSTRASI. Presiden Jokowi telah mengantongi sejumlah nama untuk menjadi calon Gubernur BI periode 2023 - 2028.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan, KPK harus siap dan menyiapkan diri jika Pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal dugaan korupsi pencetakan uang. Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Sinyalemen dugaan korupsi jutaan dollar dalam proyek percetakan uang kertas seperti yang Anda tanyakan sangat menyakitkan hati. Pilihan KPK hanya satu, KPK harus siap dan kini menyiapkan diri bila memang Pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud, kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat (1/8).

Situs Wikileaks yang dikutip media online nasional Sindonews.com menyebutkan, ada dugaan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam korupsi pencetakan uang tersebut. SBY lalu membantah informasi ini. Demikian juga dengan Pemerintah Australia yang menyatakan SBY tidak terlibat.

Bambang mengatakan, KPK akan mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu informasi yang berkembang. Selanjutnya, kata Bambang, KPK akan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah.

Terkait kerja sama dengan Australia, Bambang mengatakan bahwa pihaknya pernah berkomunikasi dengan Australia Federation Police (AFP) untuk membangun kerja sama yang lebih serius di bidang penegakan hukum, khususnya dalam pertukaran data dan informasi terkait kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×