Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah Australia melalui kedutaannya di Jakarta menegaskan tidak ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus securency. Sebagaimana telah disebutkan Wikileaks.
Dalam situs resmi kedutaan Australia, Kamis (31/7) pemerintah Australia mengklarifikasi yang menyebutkan pihaknya memperoleh perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan, apakah hal tersebut memang faktanya begitu atau tidak.
Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tak berdasar.
Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka.
Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden RI bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan Securency. "Kami menyikapi pelanggaran perintah pencegahan ini dengan sangat serius dan kami sedang merujuknya ke kepolisian," demikian pernyataan dalam situs kedubes Australia.
Sebelumnya, Presiden SBY membantah berita yang ditayangkan Wikileaks tentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
