Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Marak penangkapan pejabat negara dalam operasi tangkap tangan (OTT) jelang pemilu akhir-akhir ini. Penangkapan itu banyak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir KPK menyatakan pihaknya telah menangkap sebanyak 23 orang dalam OTT yang menjaring Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait kasus suap atau tindak pidana korupsi.
Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menganggap terkait fenomena OTT pada pejabat negara menjelang tahun politik harus dibuktikan dalam konteks apa uang itu digunakan.
Baca Juga: Ketua KPK Firli: Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap
Menurut Abdul, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi bergantung kepada kesempatan, tapi sudah seperti menjadi budaya yang hampir dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan atau jabatan di institusi tertentu.
“Saat ini tindak korupsi ini sudah seperti masuk ke dalam mekanisme kerja, contohnya mengurus apa apa harus dengan uang pelicin,” jelas Abdul pada Kontan.co.id, Jum’at (12/8).
Sehingga kata dia, sudah tidak heran jika marak penangkapan dalam kasus OTT pada wakil rakyat.
“Saya juga tidak heran lagi kalau melihat pada kasus OTT KPK dapat menangkap 23 orang sekaligus termasuk bupatinya, karena birokrasi korupsi itu sudah menjadi mekanisme kerja,” terang Abdul.
Baca Juga: Dirut Anak Usaha Summarecon Agung Ditahan KPK, Terkait Eks Walkot Yogyakarta
Tidak hanya menjelang tahun politik, menurutnya tidak seharusnya tokoh publik apalagi calon rakyat terjerat kasus korupsi. Oleh karenanya perlu penegakan hukum yang ketat serta pengawasan birokrasi baik internal maupun eksternal, terlebih pada proyek proyek pembangunan wilayah.
Untuk diketahui, sebelum melakukan OTT pada Bupati Pamalang, KPK juga melakukan OTT pada Bupati Bogor, Ade Yasin pada April lalu.
Lalu pada periode Juni lalu KPK juga menangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti serta dua ASN Pemkot terkait kasus jual beli perizinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
