kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

KPK: Penggugat praperadilan sebaiknya mundur


Senin, 13 April 2015 / 16:58 WIB
KPK: Penggugat praperadilan sebaiknya mundur
ILUSTRASI. Jenis kimbap korea: cheese kimbap


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar para penggugat praperadilan mengikuti jejak mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, yang mencabut gugatannya. Hal itu terutama bagi para pemohon praperadilan yang menjadikan penetapan tersangka sebagai pokok gugatan.

Hadi Poernomo secara resmi telah mencabut gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jaksel pada hari ini. Pencabutan gugatan itu disampaikan pengacara Hadi, Maqdir Ismail, saat sidang perdana praperadilan itu digelar.

"Sebaiknya enggak usah diminta lagi, tetapi mundur teratur," kata anggota Biro Hukum KPK Yudi Kristiana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Yudi mengatakan, praperadilan memang merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan dalam hukum. Namun, wewenang praperadilan telah diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga praperadilan hanya dapat menangani sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Bukan karena takut kalah

Sebelumnya, Maqdir mengatakan, pencabutan gugatan ini bukan karena ditolaknya praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. 

"Tidak ada soal takut kalah. Tidak, tidak. Kami kan dari awal lebih dulu yang mengajukan gugatan ini," kata Maqdir, saat ditemui di PN Jaksel, Senin (13/4). 

Sebelumnya, Hadi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan (SKPN PPh) BCA.

Saat ditanya alasan pencabutan gugatan, Maqdir enggan membeberkannya. Ia juga tak mau menjawab saat ditanya kemungkinan mengajukan gugatan praperadilan baru. Menurut dia, kliennya masih menunggu perkembangan pemeriksaan kasusnya ke depan.

"Pak Hadi hanya minta untuk dicabut saja," kata dia. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Berita Terkait



TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×