Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan dua pasal pencucian uang sekaligus untuk menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal tersebut dilakukan KPK karena diduga harta-harta milik Wawan sebelum tahun 2010 diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
"KPK menduga bahwa ada aset-aset yang dilakukan oleh TCW (Tubagus Chaeri Wardana) itu diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dia disangka melakukan TPPU sebelum tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/1).
Seperti diketahui, KPK kembali mentapkan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Senin (13/1) lalu. Adapun penetapan Wawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU ini merupakan pengembangan kasus-kasus korupsi yang diduga dilakukan Wawan sebelumnya.
Wawan disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Selain itu, Wawan juga disangkakan melanggar Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Penerapan dua UU tentang TPPU terhadap Wawan ini mirip dengan penetapan sangkaan pasal TPPU terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Untuk Akil, KPK juga menggunakan dua undang-undang. KPK menjerat Akil dengan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU untuk mengusut harta Akil yang diperoleh di bawah tahun 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
