CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

KPI:Dua televisi tak proporsional beritakan capres


Sabtu, 31 Mei 2014 / 10:30 WIB
KPI:Dua televisi tak proporsional beritakan capres
ILUSTRASI. Cara update Android 13 di Windows menggunakan Android Studio.


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Komisioner KPI Idy Muzayyad menyebut ada dua stasiun televisi berita terindikasi menayangkan berita secara tidak berimbang terkait dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Surat peringatan sudah dilayangkan.

“Yang cenderung parah TV news. Ada dua TV news yang memiliki afiliasi politik yang berbeda,” ujar Idy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/5/2014). “Metro TV memberitakan Jokowi, TV One memberitakan Prabowo, itu silakan. Tapi kan harus proporsional.”

Idy mengatakan kedua media tersebut dianggap telah menyalahi fungsi lembaga penyiaran sebagai perekat sosial dengan justru memantik konflik dalam masyarakat. Padahal, ujar dia, masyarakat sekarang sudah lebih kritis menyikapi pemberitaan.

Bila pemberitaan tidak proporsional, ujar Idy, yang muncul justru sikap skeptis masyarakat pada media dan mencoreng marwah media itu sendiri. Menurut dia, media akan "berdosa" bila pemberitaan yang mereka sampaikan justru memicu konflik.

“Harusnya sebisa mungkin dijaga berimbang, netral, dan proporsional. Masyarakat makin muak kalau dijejali berita partisan, provokatif, berpihak, dan tidak berimbang,” papar Idy. Dia mengatakan KPI telah memberi peringatan kepada kedua lembaga penyiaran itu.

Bila masih terus muncul pemberitaan tak berimbang, ujar Idy, KPI akan memberikan teguran keras. Jika teguran keras tetap saja diabaikan, lanjut dia, KPI akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencabut izin siarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×