Daerah Penghasil Migas Masih Miskin, DPR Minta Pemerintah Jaga Porsi Dana Bagi Hasil

Rabu, 10 Desember 2025 / 16:07 WIB

Diperbarui Rabu, 10 Desember 2025 / 16:33 WIB

Daerah Penghasil Migas Masih Miskin, DPR Minta Pemerintah Jaga Porsi Dana Bagi Hasil

ILUSTRASI. Suasana rapat kerja Korlantas Polri dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Dalam rapat tersebut Korlantas Polri memprediksi sebanyak 2,9 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta melalui jalur tol pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menjaga porsi Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi daerah penghasil.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui meminta agar pemerintah tidak memotong dana bagi hasil migas, mengingat mekanisme tersebut merupakan bagian dari desain desentralisasi fiskal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Menurut Alfons, kontribusi daerah penghasil migas terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara sangat signifikan. Namun, di saat yang sama, banyak wilayah penghasil migas justru masih menghadapi ketertinggalan pembangunan, khususnya pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan sosial.

Kondisi tersebut menurut dia terjadi di sejumlah wilayah penghasil migas seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan beberapa daerah lainnya, di mana masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang lokasinya tidak jauh dari area operasi migas.

Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya ketimpangan antara aktivitas ekonomi skala besar dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Di banyak daerah penghasil migas, kita masih menemukan akses jalan yang terbatas, desa-desa yang belum teraliri listrik secara andal, serta kualitas layanan dasar yang belum memadai, meskipun aktivitas migas berlangsung di wilayah tersebut,” ujar Alfons dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Dalam konteks itu, Alfons menilai DBH migas memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah operasi.

Karena itu, kebijakan pemotongan DBH justru berpotensi memperlambat upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah penghasil.

Lebih jauh, Alfons mendorong agar DBH migas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal antarwilayah.

Menurutnya, penguatan DBH akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Alfons menambahkan, penguatan DBH migas juga akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan belanja produktif daerah, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja.

Dalam jangka panjang, hal tersebut dinilai penting untuk menyiapkan daerah penghasil migas menghadapi tantangan transisi energi dan diversifikasi ekonomi pasca-sumber daya alam.

“Kalau kita ingin transisi energi yang adil dan pembangunan yang inklusif, daerah penghasil tidak boleh ditinggalkan. DBH migas harus menjadi instrumen utama untuk memperkecil kesenjangan, bukan malah dikurangi,” tandasnya.