/2025/07/28/433171748.jpg "Kondisi Arus Kas Pemerintah pada Akhir Tahun 2025 Diperkirakan Seret, Ini Sebabnya")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kondisi arus kas pemerintah di akhir tahun dinilai semakin seret. Hal ini dipicu sejumlah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sejumlah kebijakan tersebut di antaranya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan mengucurkan Rp 76 triliun tambahan ke perbankan pada 10 November 2025 yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Hal ini lanjutan dari penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di perbankan pada 31 Oktober 2025 lalu.
Selanjutnya, pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina menjadi 70% setiap bulan, dari sebelumnya per tiga bulan sekali.
Baca Juga: Saldo Anggaran Pemerintah Menipis, Pembiayaan Awal Tahun Andalkan SPN
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, melihat kebijakan-kebijakan tersebut, sangat mungkin pemerintah akan ambil uang di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bukan hanya SAL yang disimpan di Bank Indonesia (BI).
“Apalagi SAL di BI berkurang karena digeser untuk penyaluran kredit bank Himbara,” tutur Bhima kepada Kontan, Selasa (25/11/2025).
Bhima menambahkan, apabila penerimaan pajak di akhir tahun ini dan tahun depan lesu, ditambah berbagai janji Menteri Keuangan Purbaya untuk pembayaran kompensasi PLN dan Pertamina 70% setiap bulan maka kebutuhan kas pemerintah akan besar.
Permasalahan lain adalah, terdapat kebutuhan anggaran yang mendesak di awal, yakni kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai, dan juga pembayaran utang dan bunga utang jatuh tempo.
Baca Juga: Waktu Mepet, Penyerapan Anggaran Pemerintah Diprediksi Tidak Maksimal
Bhima mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat per bulan pada kuartal I 2025 rata-rata Rp 137 triliun. belanja tersebut terbagi ke belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L.
Melihat kondisi tersebut, ia memperkirakan pemerintah akan melakukan prefunding dalam jumlah besar, yakni strategi pemerintah untuk menarik utang di akhir tahun agar tersedia dana di awal tahun berikutnya.
“Kalau tahun ini shortfall pajaknya Rp 300 triliun maka nilai pembiayaan utang baru bisa sama,” ungkapnya.
Selanjutnya: Kerry Riza Bantah Ayahnya Riza Chalid Terlibat Kasus Korupsi Minyak Mentah
Menarik Dibaca: Promo Indomaret Terbaru 25 November-1 Desember 2025, Harga Spesial Mama Lemon-Prochiz
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
