Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Desakan kepada pihak kepolisian untuk mengusut pelaku teror jurnalis Detik.com terus berdatangan. Kali ini, datang dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang merupakan konsorsium dari 10 organisasi profesi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, jurnalis Detik.com mengalami intimidasi, doxing, teror, bahkan diancam dibunuh oleh pihak tak dikenal. Menurut AJI Jakarta, kasus ini bermula ketika jurnalis Detikcom menulis berita tentang rencana Jokowi membuka mal di Bekasi di tengah pandemi Covid-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.
Namun pernyataan Kasubbag itu diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik di Kota Bekasi dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB. Klarifikasi itu pun telah dipublikasi Detikcom dalam bentuk artikel.
Baca Juga: Komnas HAM desak aparat hukum usut aksi teror terhadap jurnalis dan akademisi UGM
Sasmito Madrim, Juru Bicara KKJ menyatakan, KKJ mendorong pemerintah lewat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini meskipun tidak ada laporan dari korban maupun manajemen Detikcom. Kasus kekerasan terhadap jurnalis ini bukanlah delik aduan sehingga tidak diperlukan laporan dari korban maupun manajemen.
“Komite Keselamatan Jurnalis mengingatkan kepada manajemen Detikcom, bahwa keselamatan jurnalis merupakan tanggung jawab perusahaan. Membiarkan kasus ini tanpa ada upaya penegakan hukum akan membuat para pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak takut mengulangi hal serupa,” kata Sasmito dalam keterangannya, Sabtu (30/5).
Selain itu, KKJ juga meminta Dewan Pers berperan aktif mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis Detik.com serta kasus-kasus kekerasan lainnya yang berkisar 53 kasus dalam setahun terakhir.
Ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-undang Pers yang berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah."
Selain itu, KKJ juga meminta masyarakat dan pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan untuk menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3, juga Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-undang Pers, yakni meminta Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada redaksi perusahaan pers dan mengadu kepada Dewan Pers.
Untuk diketahui, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com dimulai dari media sosial. Nama jurnalils Detik.com menyebar di internet, dari Facebook hingga Youtube. Salah satu akun yang menyebarkan bernama Salman Faris.
Baca Juga: Forum Pemred desak polisi proses pelaku teror terhadap wartawan Detik.com
Dia mengunggah beberapa jejak digital penulis untuk mencari-cari kesalahannya, meskipun isinya tak terkait berita yang dipersoalkan. Selain itu, Situs Seword juga melakukan hal serupa dan menyebarkan opini yang menyerang penulis dan media.
Sasmito bilang, cata tersebut dikenal sebagai doxing, yaitu upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang atau persekusi online. Doxing adalah salah satu ancaman dalam kebebasan pers.
Khusus Jakarta saja, sejak 2018 ada lima kasus doxing terhadap jurnalis terkait pemberitaan. Tiga kasus doxing terjadi pada tahun 2018. Di antaranya, jurnalis Detik.com didoxing karena berita tentang pernyataan juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dan saat meliput peristiwa yang disebut “Aksi Bela Tauhid".
Lalu jurnalis Kumparan.com dipersekusi karena tidak menyematkan kata 'habib' di depan nama Rizieq Shihab dalam beritanya. Kemudian doxing terhadap jurnalis CNNIndonesia.com terkait berita berjudul "Amien: Tuhan Malu Tak Kabulkan Doa Ganti Presiden Jutaan Umat".
Satu kasus terjadi pada September 2019 yang Febriana Firdaus, jurnalis yang melaporkan untuk Aljazeera. Febriana didoxing dan diteror karena pemberitaan terkait kerusuhan di Papua.
Baca Juga: Jurnalis Detik.com diancam dibunuh, AJI Jakarta minta usut & Dewan Pers turun tangan
Kemudian pada awal Januari 2020 doxing juga dialami oleh jurnalis Kompas.com, Jessi Carina terkait pemberitaan soal 'Gubernur DKI Rasa Presiden'. Tak satupun kasusnya yang diusut kepolisian
Perlu diketahui, KKJ dideklarasikan di Jakarta pada 5 April 2019 lalu. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
