Reporter: Dani Prasetya | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Komisi IV DPR bakal memastikan dana pendukung program swasembada daging sapi 2014 terealisasi.
Komitmen itu akan diwujudkan melalui pengalokasian dana pengembangbiakan sapi setiap tahunnya. "Komisi IV akan memastikan anggaran pendukung program swasembada daging sapi 2014," tutur Ketua Komisi IV Romahurmuzy, Kamis (23/6).
Kementerian Pertanian diminta membangun tempat karantina sapi untuk melepas ketergantungan impor sapi bakalan. "Kami sudah sampaikan permintaan bangun tempat karantina khusus sapi. Pertama impor sapi bakalan, selanjutnya dikelola untuk capai swasembada daging," ucap Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy, Jumat (10/6).
Dukungan yang dimaksud adalah pengalokasian dana untuk membangun tempat karantina sapi. Tempat itu akan dibangun pada sebuah pulau yang dirancang seluas 2.000 hektare agar dapat menampung 80 ribu ekor sapi pada setiap lokasinya. Setidaknya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tempat karantina termasuk pengadaan sapi bakalan itu diperkirakan mencapai Rp150 miliar per lokasi.
"Secara bertahap kita bangun dua tempat karantina di dua lokasi," ujar dia. Selain itu, Komisi IV DPR pun mengusulkan, agar Kementerian Pertanian mendatangkan sapi betina bakalan dari berbagai negara yang hewannya bebas penyakit mulut dan kuku. "Ada pertimbangan untuk bidik India karena harganya 60%-70% lebih rendah dari harga (sapi bakalan) Australia," kata dia.
Mengenai masalah penganggaran kebutuhan tahap pertama sebesar Rp150 miliar, dia mengatakan, akan mencoba mengusahakan pada APBN-Perubahan 2011. Selanjutnya, secara bertahap, pemerintah diharapkan dapat menganggarkan porsi yang sama untuk pembangunan di lokasi lainnya.
"Kami tambah anggaran atau ubah anggaran yang ada untuk alokasi program ini," kata dia. Namun, apabila rencana penganggaran pada APBN-Perubahan terlampau sulit maka pihaknya akan mengusahakannya pada APBN 2012. Setelah itu, secara bertahap pemerintah diminta untuk terus menganggarkan agar Indonesia memiliki tempat karantina khusus sapi di beberapa lokasi seperti Pulau Karimunjawa Jawa Tengah dan pulau lainnya di Sumatera.
"Jadi pemerintah fasilitasi dan bisa menggandeng swasta untuk pengelolaannya. Pokoknya kami akan pastikan impor berhenti pada 2014," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
