Reporter: Adhitya Himawan |
JAKARTA. Komisi IV DPR RI akhirnya menyetujui pemotongan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 479,11 miliar. DPR menerima alasan pemerintah bahwa pemotongan ini merupakan kebijakan fiskal yang diperlukan demi sehatnya postur APBN-P 2013.
Dalam Raker Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dengan Komisi IV DPR RI, Senin, (3/6), dijelaskan bahwa anggaran KKP memang akan mengalami penurunan sebesar 6,79% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 7 triliun.
Ada beberapa direktorat di KKP yang mengalami pemotongan cukup besar. Di antaranya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang masing-masing mengalami pemotongan sebesar 9,73%.
"Selain itu, pemangkasannya relatif kecil. Karena kami sangat menghindari pemangkasan di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)," tambahnya.
Awalnya, sebagian besar Komisi IV DPR menolak pemotongan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan dipotong sebesar Rp 479,11 miliar dalam pagu RAPBNP-2013. Mereka khawatir kinerja KKP yang sebagian besar berorientasi kepada masyarakat nelayan yang miskin akan menurun.
Pemotongan ini mendapat kritik dari Tety Kadi Bawono, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar. Tety merasa miris melihat kenyataan bahwa KKP sebetulnya termasuk Kementerian dengan anggaran yang sangat kecil.
"Sudah anggaran KKP ini sangat kecil, saya tak mengerti mengapa pemerintah harus melakukan pemotongan,” ujar Tety.
Namun kebijakan pemotongan anggaran KKP didukung oleh Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Demokrat. Menurut Herman, pemotongan ini perlu dilakukan mengingat defisit di APBN sudah mencapai 3,32%. Kondisi ini sudah menyalahi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
"Jadi pemotongan ini merupakan upaya yang harus dilakukan demi sehatnya postur APBN,” kata Herman.
Rapat Komisi IV akhirnya menyetujui usulan besaran anggaran pemerintah. Di akhir rapat, Ketua Komisi IV Romahurmuzy memberikan tambahan kesimpulan yang disetujui Komisi. Tambahan tersebut yaitu anggota Badan Anggaran yang duduk di Komisi IV memperjuangkan persetujuan anggaran bagi pelaksanaan program P4S bagi masyarakat pedesaan di daerah pesisir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
