kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Komisi I diminta panggil Menlu & Menhan


Sabtu, 09 November 2013 / 11:37 WIB
ILUSTRASI. Cara Daftar MyPertamina di subsiditepat.mypertamina.id Buat Beli Pertalite dan Solar. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nz


Sumber: TribunNews.co | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Rizal Darmaputra, Pengamat Intelejen dari LESPERSSI, meminta Komisi I DPR RI segera memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait dengan berita penyadapan dari Australia dan Amerika Serikat (AS).

Rizal memandang perlu memanggil kedua menteri itu karena, keduanya memberikan pernyataan berbeda terkait dugaan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

"Aneh dua menteri pernyataan bertentangan. Kalau Menlu cukup keras menyampaikan keberatan, menteri pertahanan bilang perlu pembuktian. Perlu diminta klarifikasi mungkin melakui forum dengar pendapat Komisi I," ujar Rizal dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11).

Rizal mengatakan pemanggilan tersebut karena perlu diketahui bagaimana garis pertanggungjawaban lembaga intelijen di luar negeri sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tersebut.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menjelaskan informasi apa yang bocor ke tangan Amerika dan Australia dan bagaimana lembaga intelijen asing bisa beroperasi di Indonesia.

"Dipanggil aparat intelijen sampai sejauh mana tingkat kebocoran informasi, bagaimana mereka bisa beroperasi di Indonesia," kata dia. (Eri Komar Sinaga/Tribunnews)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×