Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Semenjak kesepakatan koalisi terbentuk antar PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem, pembicaraan tentang calon wakil presiden untuk calon presiden JoKo Widodo, menjadi topik utama di setiap pertemuan kedua partai ini. Beberapa nama sudah dipertimbangkan, dalam waktu dekat nama tersebut akan segera diumumkan secara resmi dihadapan publik.
"Kami telah duduk bersama untuk memutuskan siapa cawapres yang akan diiusung mendampingi capres yang akrab dipanggail Jokowi. Sampai saat ini (beberapa nama) masih berkembang, nama-nama tersebut masih bisa keluar masuk. Untuk pengumuman akan segera diumumkan, kami tak bisa katakan kapan," ucap Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal Partai NasDem belum lama ini.
Patrice menambahkan, NasDem tak gentar apabila nantinya akan berkoalisi hanya dengan PDIP dalam Pemilu Presiden mendatang. “Untuk memenangkan pilpres bukan ditentukan dengan banyaknya parpol dalam koalisi. Tidak ada jaminan partai dengan koalisi besar akan menang. Oleh karena itu, NasDem dan PDIP tidak akan gentar menghadapi koalisi besar. Kita yakin pemilihan presiden ini bukan didasarkan partai yang banyak,” tegas Patrice.
Selain itu, Patrice juga mengatakan walaupun NasDem memberikan kriteria, namun keputusan siapakah yang akan mendampingi Jokowi adalah sepenuhnya wewenang PDIP. “Kami tidak berkoalisi dengan syarat cawapres. Satu-satunya ketua umum partai yang tidak disibukkan dengan isu cawapres hanya NasDem, karena partai NasDem dibangun untuk politik gagasan,”
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mencoba melakukan prediksi siapa yang akan mendampingi Jokowi. “Untuk saat ini, harus diakui belum ada figur kuat untuk dapat diusung sebagai cawapres. Figur kuat di NasDem seperti Surya Paloh pun masih belum cukup mendompleng kemenangan di pilpres. Harus ada orang diluar partai yang diusung,” ucap Ikrar.
Ikrar melihat sosok Jusuf Kalla yang cukup berpeluang mendampingi Jokowi. “Jika melihat dari beberapa nama yang berpeluang, JK masih diatas nama-nama tersebut. Meski JK masih terikat dengan Golkar, namun saya yakin itu tak terlalu menjadi masalah. Masih kita ingat di 2004, SBY dengan JK, padahal Golkar saat itu mengusung Wiranto. JK memiliki kriteria seperti negarawan, dinamika bisnis dan politik internasional,” tutur Ikrar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
