kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45830,70   -7,12   -0.85%
  • EMAS940.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.46%
  • RD.CAMPURAN -0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.01%

KKP resmi melarang ekspor benih bening lobster


Kamis, 17 Juni 2021 / 15:30 WIB
KKP resmi melarang ekspor benih bening lobster
ILUSTRASI. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL). 

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Peraturan Menteri (Permen) ini sudah mendapat nomor Berita Negara, sehingga secara resmi bisa saya umumkan kehadirannya dimana salah satu isinya dengan tegas melarang Ekspor Benih Bening Lobster (BBL)," jelas Sakti dalam akun Twitter pribadinya @saktitrenggono, Kamis (17/6).

 

Ia menjelaskan, Permen tersebut adalah salah satu wujud dari janjinya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Desember 2020 lalu. Saat itu, Ia menegaskan bahwa BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI.

"Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL. Untuk memudahkan dalam implementasi aturan baru ini, KKP sedang menyusun petunjuk2 teknis yg saat ini dalam proses finalisasi," terang dia.

Baca Juga: Soal kelanjutan dugaan monopoli jasa kargo ekspor benur lobster, ini penjelasan KPPU

Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan ke nelayan, untuk menyampaikan kejelasan regulasi/standar dalam pengelolaan BBL.

Terakhir, Sakti berharap, melalui aturan baru tersebut semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru.

"Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya," tutur Sakti.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

 

Selanjutnya: BI kembali tahan suku bunga acuan di level 3,50%

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Excel Master Class: Data Analysis & Visualisation Certified Supply Chain Analyst (CSCA) Batch 10

[X]
×