kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Kisi mengejar daya saing infrastruktur 40 besar


Jumat, 18 Agustus 2017 / 19:31 WIB
Kisi mengejar daya saing infrastruktur 40 besar


Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia di tingkat dunia bisa mencapai 40 besar pada tahun 2018. Target tersebut dinilai sangat ambisius, melihat peringkat daya saing infrastruktur Indonesia saat ini masih di posisi 60. Angka tersebut lebih baik, dibandingkan pencapaian tahun 2015 yang berada di peringkat 62.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, target tersebut cukup sulit, untuk mencapai 40 besar di tahun 2018. "Cukup sulit mencapai target tersebut, masih diperlukan beberapa perbaikan pembangunan infrastruktur," ungkapnya pada KONTAN, Jakarta, Jumat (18/8).

Ia memaparkan empat strategi yang perlu dilakukan pemerintah jika ingin mencapai target tersebut. Pertama, soal percepatan pembangunan infrastruktur. Data per Februari 2017, jumlah infrastruktur yang telah selesai atau commercial operation date baru sekitar 9%. Sisanya 41% masih tahap perencanaan dan lelang.

Kedua, soal proses pembangunan infrastruktur harus melibatkan kontraktor menengah dan kecil agar serapan tenaga kerja makin besar. "Selama ini 80% proyek infrastruktur menurut data Gappensi masih dikuasai kontraktor besar yang didominasi BUMN," kata Bhima.

Ketiga, Pemerintah harus mulai memprioritaskan proyek infrastruktur yang ingin dikejar. Terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ingin dikejar selesai tahun 2019. “Nampaknya targetnya cukup ambisius, sementara pemerintah menghadapi keterbatasan pendanaan. Sebaiknya di 2018 jumlah PSN di kurangi," tutur Bhima.

Dan yang terakhir adalah pemerintah harus terus berupaya menggandeng swasta dalam membangun infrastruktur. "Tapi syaratnya pemerintah harus menyediakan lahan melalui skema land bank sehingga swasta lebih tertarik," pungkas Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×