Kini, pejabat negara tak bisa gelar pesta mewah

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kini, pejabat negara tidak bisa lagi menggelar pesta mewah. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan aturan untuk hidup sederhana.

Aturan ini menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, untuk mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Aturan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana itu diterbitkan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi pada 20 November lalu. 

Surat Edaran yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia itu meminta dilakukannya langkah-langkah berikut:

1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang;

2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat;

3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah;

4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi;

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News