Sumber: KONTAN | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemilihan presiden (pilpres) tinggal hitungan jam. Bekal amunisi kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun hampir semuanya sudah mengucur.
Ironisnya, di tengah hingar-bingar kampanye itu, tiga pasangan capres-cawapres yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega- Pro), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) melupakan satu isu besar yang justru menjadi pangkal persoalan ke depan. Isu itu adalah masalah pajak.
Menurut Pengamat Perpajakan Darussalam, ketiga pasangan capres-cawapres sangat sedikit menyinggung masalah yang satu ini. Padahal, "Pajak menyumbang 70% pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009," katanya pada KONTAN, Senin (6/7).
Sebagai gambaran, dalam Rancangan APBN Perubahan 2009, Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp 652,1 triliun atau 74,7% dari total penerimaan negara.
Ironis memang. Sebab, ketiga capres-cawapres selalu lantang menjanjikan pelbagai program kerakyatan, kucuran subsidi bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Lihat tabel). Seharusnya mereka sadar, seluruh program ini akan dibiayai APBN. Darussalam bilang, tanpa bicara pajak, program seluruh pasangan menjadi tidak realistis.
Celakanya, kebijakan perpajakan yang benar harusnya mendapat persetujuan masyarakat yang bisa diajukan pada saat kampanye. Tak cuma itu, ketiga pasangan juga punya pekerjaan rumah besar buat mendongkrak rasio jumlah penerimaan pajak dengan dan total produk domestik bruto (tax ratio) yang masih 14%. Sungguh angka yang jauh ketimbang negara berkembang lain sebesar 20%.
Sinyalemen Darussalam ini mungkin ada benarnya. Sebab, sejumlah pasangan ternyata lebih senang mengumbar janji pemberian insentif pajak ketimbang membeberkan solusi konkret peningkatan penerimaan sektor ini.
Juru Bicara Tim Sukses JK-Win, Bambang Soesatyo, bilang, mereka akan menghapuskan pajak ganda (double taxation) yang kini banyak mendera pengusaha. Menurut Bambang, saat ini, pengusaha bisa terkena pajak dua hingga tiga kali hanya untuk satu sektor. Selain menghapus pajak ganda, pasangan ini juga berjanji memberi insentif bagi sejumlah industri seperti tekstil, sepatu dan industri rumah tangga kecil.
Soal peningkatan pendapatan negara, pasangan ini berniat menggenjot penerimaan melalui penerapan pajak proporsional. "Pengusaha yang memperoleh keuntungan besar akan dikenakan pajak lebih besar dan pengusaha kecil akan diberi keringanan atau dihapuskan," kata Bambang.
Memang, Bambang mengakui bahwa penerimaan pajak ini belum bisa menambal defisit anggaran. Untuk itulah, mereka akan melakukan negosiasi ulang pembayaran cicilan utang luar negeri. Harapannya, kreditor bisa memberikan keringanan.
Janji pemberian insentif juga meluncur dari Prabowo. Ia menjanjikan pengurangan bahkan penghapusan pajak pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan termasuk pajak buku pelajaran, kesehatan, dan pajak kendaraan umum. "Kalau tidak sanggup saya laksanakan, saya siap mundur,” tegas Prabowo.
Sayangnya, Cawapres PDI Perjuangan - Gerindra ini tak membeberkan langkah konkret menggenjot penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan anggaran. Ia malah kembali menegaskan niatnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dua digit dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan yang melibatkan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil tradisional. “Kami akan memprioritaskan penyaluran kredit bank kepada mereka," tegas Prabowo.
Sayangnya, KONTAN belum memperoleh tanggapan dari tim sukses SBY-Boediono. Namun, dalam berbagai kesempatan, mereka berjanji akan melanjutkan pemberian insentif pajak yang selama ini sudah berjalan.
Saat ini, Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif pajak. Misalnya, insentif pajak penghasilan untuk karyawan dan pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan.
Memang, di era SBY, Pemerintah menggulirkan program stimulus fiskal. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberian insentif pajak untuk berbagai sektor. Sayangnya, sampai saat ini, realisasi program tersebut masih berjalan sangat lambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
