kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   -20.000   -0,75%
  • USD/IDR 18.146   21,00   0,12%
  • IDX 6.038   113,48   1,92%
  • KOMPAS100 788   17,25   2,24%
  • LQ45 602   13,12   2,23%
  • ISSI 207   3,32   1,63%
  • IDX30 341   7,10   2,13%
  • IDXHIDIV20 423   9,63   2,33%
  • IDX80 90   2,01   2,29%
  • IDXV30 114   2,10   1,87%
  • IDXQ30 109   1,94   1,81%

Kesimpulan Praperadilan, KPK yakin kalahkan Setnov


Kamis, 28 September 2017 / 22:34 WIB


Reporter: Teodosius Domina | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - Dalam kesimpulan sidang praperadilan melawan Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dalil-dalil yang dijakukan dapat diterima hakim tunggal Cepi Iskandar. Hal tersebut diungkapkan kepala biro humas KPK Febri Diansyah.

"Dari keseluruhan proses persidangan yang dilakukan sejak Rabu, 20 September 2017 lalu, KPK yakin jika fakta hukum, bukti dan aspek keadilan dipertimbangkan maka apa yang kami sampaikan di kesimpulan ini akan diterima oleh Hakim. Sehingga praperadilan SN akan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima," tambahnya.

Beberapa kesimpulan yang disampaikan pihak KPK diantaranya, KPK telah menyerahkan bukti-bukti di persidangan ini. Bukti tersebut mencakup pula pemeriksaan keterangan terhadap 62 orang, 457 dokumen, bukti elektronik dan ahli. Kemudian proses penghitungan kerugian keuangan negara juga sudah dilakukan.

"Meskipun kita menyayangkan ada bukti rekaman pembicaraan yang ditolak hakim untuk diperdengarkan," tambahnya.

Keyakinan lain, yaitu bahwa Setnov pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun, setelah penetapan tersangka ia selalu mangkir dari panggilan KPK. Terakhir, Setnov beralasan sakit kritis dan harus dirawat di rumah sakit.

Pihak KPK juga yakin penyidik yang memproses kasus ini adalah sah lantaran pernah ada putusan MK yang menegaskan kewenangan KPK mengangkat penyidik sendiri.

Dalil Setnov mengenai tidak sahnya pencegahan ke luar negeri juga mesti ditolak hakim lantaran menurut KPK, tindakan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×