Reporter: Handoyo | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim, jumlah Rumah Sakit (RS) swasta yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terbukti dengan jumlah RS Swasta yang bergabung pada program JKN jumlahnya telah melebihi kepesertaan RS Pemerintah.
Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, pada saat ini setidaknya ada sekitar 1.003 RS Swasta yang telah bergabung di program JKN. Sedangkan untuk RS Pemerintah jumlahnya sekitar 800 RS. "Pada bulan Mei ini sudah lebih banyak RS Swasta," kata Bayu belum lama ini.
Berdasarkan data KONTAN, jumlah RS Swasta yang bergabung dalam program JKN pada Januari 2015 tercatat sebanyak 686 RS. Bulan April 2015 meningkat menjadi 834 RS, Juli 2015 sebanyak 855 RS, Oktober 2015 mencapai 867 RS dan Januari 2016 sebanyak 873 RS.
Melihat tren yang positif tersebut, BPJS Kesehatan optimis pada tahun 2019 mendatang seluruh RS Swasta akan tergabung seluruhnya di program JKN. Untuk mencapai target itu, BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi terhadap RS Swasta.
Sekedar catatan, saat ini masih banyak pihak RS yang membayar jasa dokternya dengan skema pay for service atau dibayar sesuai dengan tugas yang ditanganinya. Belum menggunakan sistem paket dalam Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) namun fee for service dalam implementasi JKN.
Padahal bila dilihat, skema pembayaran menggunakan metode INA-CBG ini dinilai lebih baik, dari sisi efisiensi dan kecepatan. Dengan metode INA-CBG, peket pelayanan kesehatan terfokus dan tidak memberikan pelayanan yang tidak perlu.
Ketua Bidang Kesehatan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Fery Rahman mengatakan, masih belum seluruhnya RS swasta maupun masyarakat mengikuti program JKN ini tidak lain dikarenakan sosialisasi yang minim.
Oleh karena itu, baik pemerintah maupaun BPJS Kesehatan harus bekerja keras agar universal health coverage seperti yang ditargetkan dapat tercapai. "Ini menjadi tanda tanya besar, sosialisasi masih lemah," kata Fery.
Bukti belum optimalnya pelayanan JKN ini terlihat pada belum terpahaminya skema gotong royong yang diusung.
Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tergolong mampu masih menggunakan fasilitas JKN pada saat sakit saja. Padahal seharusnya, untuk mendapat pelayanan itu mereka harus konsisten membayar iuran yang telah ditetapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
