kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Kepala Daerah Mau Kampanye, Harus Izin Presiden


Rabu, 07 Januari 2009 / 13:32 WIB


Reporter: Yohan Rubiyantoro

JAKARTA. Gubernur yang menjadi kader partai tidak serta-merta dapat berkampanye dalam pemilu legislatif 2009. Mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh Mendagri Mardiyanto di Istana Negara, Selasa (7/1). "Itu etika pemerintahan karena gubernur itu wakilnya pemerintah pusat di daerah. Mereka harus izin ke Presiden," ucapnya

Tak hanya gubernur, menteri-menteri yang menjadi pengurus partai juga harus meminta izin kepada Presiden jika hendak berkampanye. "Tingkatannya sama, menteri kan pembantu Presiden," katanya

Bupati atau walikota juga diperbolehkan untuk berkampanye dalam pemilu legislatif. Namun, mereka dilarang berkampanye untuk pemilihan kepala daerah.

Mardiyanto mengatakan, gubernur ataupun bupati memiliki hak politik yang sama dengan warga lainnya. Karena itu, para kepala daerah pun berhak ikut kampanye. Hanya saja, Mendagri meminta mereka tetap pada prosedur dan tata cara yang diatur KPU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×