kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kepala BKPM nilai penurunan peringkat EODB akibat pemerintah kehilangan fokus


Kamis, 01 November 2018 / 23:24 WIB
Kepala BKPM nilai penurunan peringkat EODB akibat pemerintah kehilangan fokus
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Darmin Nasution


Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peringkat Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia turun ke peringkat 73 untuk periode tahun 2019. Capaian ini masih sangat jauh dari target Presiden Joko Widodo yakni mencapai posisi ke-43 pada tahun 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai, turunnya peringkat EODB Indonesia mencerminkan persaingan yang lebih sengit dengan negara-negara lain.

"Seiring berjalannya waktu, banyak negara ikut menyadari bahwa ini (EODB) adalah marketing strategy yang luar biasa," kata Thomas, Kamis (1/11).

Lantas, "beberapa negara gencar mendorong peningkatan peringkatnya sehingga Indonesia makin tersusul," lanjut dia.

Thomas menilai, selain karena persaingan yang mengetat, penurunan peringkat EODB Indonesia juga lantaran fokus pemerintah tak setajam tahun-tahun sebelumnya dalam mereformasi proses bisnis.

"Semangat kita tidak sama dibandingkan tahun 2014-2016. Jadi, tentunya kita harus introspeksi kenapa kita kehilangan fokus. Kita harus mengembalikan fokus bersama EODB ini," pungkas Thomas.

Sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Thomas juga berpendapat, reformasi yang selama ini dilakukan untuk mendongkrak peringkat hanya sebatas mengutak-atik prosedur pada tataran administrasi.

"Tiga tahun terakhir kita meningkatkan ranking hampir kayak pakai cara-cara hacker. Kalau hanya sebatas otak-atik prosedur, kita akan mentok dan tidak akan menikmati perbaikan signifikan," ucapnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu banyak menghabiskan waktu pada reformasi administrasi, syarat-syarat, dan aturan-aturan dalam kertas. Sementara, Thomas mengatakan, diperlukan reformasi antara lembaga penegak hukum dan pelaku birokrasi yang kerap menjadi akar permasalahan dalam proses bisnis.

Ditanya soal dampaknya pada realisasi investasi, Thomas mengakui upaya-upaya mendorong investasi sepanjang tahun lalu belum maksimal sehingga realisasinya turun di tahun 2018.

Oleh karena itu, berbagai upaya pada proyek, sektor, dan wilayah prioritas akan didongkrak agar capaian investasi membaik di tahun depan.

"Targetnya, tahun 2019 pertumbuhan investasi bisa kembali ke double digit rupiah nominal, di atas 10%," tandasnya.

Selain itu, BKPM bakal mendorong proporsi investasi internasional yang belakangan tergerus dibandingkan dengan proporsi investasi domestik.

"Padahal, investasi internasional yang membawa teknologi, inovasi, jaringan, dan devisa ke dalam negeri," ujar Thomas. Lantas, kepercayaan investor jadi faktor terpenting dan peringkat EODB merupakan salah satu pendukungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×