Reporter: Fahriyadi, Patricius Dewo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemsos) terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Filantropi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 ini. Aturan mengenai lembaga filantropi ini penting mengingat mulai bermunculannya kegiatan filantropi berbasis teknologi informasi.
"Kami terus koordinasi dengan Komisi VIII DPR agar dapat menjadi RUU inisiatif DPR," tandas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemsos Hartono Laras ke KONTAN, Senin (30/7).
Selain berkoordinasi dengan DPR, Hartono mengaku akan terus berkomunikasi dengan lembaga filantropi. Hal itu untuk mendapatkan masukkan dari lembaga filantropi tersebut. Dia menargetkan aturan lembaga filantropi tersebut akan selesai paling lambat 2019.
Meski ngebet, proses pembuatan RUU ini bahkan belum ada Daftar Investarisasi Masalah (DIM). Tapi Kemsos mengaku sudah menyiapkan konsep aturan tersebut. "Kami sudah siapkan konsep tinggal menunggu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI," terang Hartono.
Ada beberapa poin utama yang akan diatur dalam aturan tersebut. Hartono bilang yang utama adalah aturan mengenai kelembagaan dari lembaga filantropi. Pertama, penyelenggaraan filnatropi harus dilaksanakan oleh lembaga. Ia menegaskan bahwa kegiatan filantropi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan.
Kedua, transparansi dari lembaga filantropi juga akan masuk aturan. Pasalnya, lembaga filantropi perlu mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang wajib diketahui publik. Ketiga, aturan penggunaan hasil filantropi juga harus jelas sejak awal agar kelak tidak disalahgunakan, bahkan mengecewakan masyarakat.
Dihubungi KONTAN, Achmad Mustaqiem, Anggota Komisi VIII DPR mengaku hingga kini belum ada pembahasan apapun antar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terkait RUU Lembaga Filantropi ini. Kendati begitu, aturan ini sejatinya telah masuk dalam Prolegnas DPR pada tahun lalu, namun bukan menjadi RUU prioritas sehingga belum dibahas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
