Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Minta penjelasan
Menerima informasi ini, Komisi XI DPR RI mengaku terkejut terkejut. Pasalnya, pemerintah belum pernah menyampaikan perkembangan pembayaran utang Lapindo.
“Padahal tiap tahun kan mereka harus mencicil prorata. Kalau demikian, kami meminta kejelasan kecukupan jaminan yang waktu itu menjadi syarat,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.
Andreas meragukan kemampuan Lapindo memenuhi kewajiban utang tersebut. Apalagi, pokok utang mencapai Rp 773 miliar belum termasuk bunga utang dan yang baru dilunasi Rp 5 miliar saja.
Ia meminta agar pemerintah terus menyampaikan perkembangan soal pembayaran utang Lapindo ini kepada legislatif. Sebab, DPR ikut memberi persetujuan untuk mengesahkan perjanjian pemberian pinjaman talangan kepada Lapindo pada waktu itu.
Andreas dan Komisi XI juga mendesak Kemkeu untuk segera mengaudit dan mengevaluasi kecukupan jaminan yang dimiliki Lapindo.
“Karena waktu itu syarat pemberian jaminan kita minta harus ada kecukupan daripada jaminannya. Segera lakukan audit untuk kecukupan jaminan ini sehingga kita tau posisinya seperti apa, karena harusnya per tahunnya sudah ada pembayaran mencicil,” tandas Andreas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
