Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengklaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan dengan baik sepanjang tahun 2017. Namun program yang menelan anggaran Kemkes senilai Rp 25,5 triliun di tahun lalu itu akan terus diperbaiki pada tahun ini.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan JKN telah memberikan manfaat kepada masyarakat lantaran ia mengacu pada peningkatan peserta JKN tiap tahun. Dia bilang hingga Oktober 2017 peserta JKN sudah ada 187,9 juta jiwa, atau naik 16, 3 juta jiwa ketimbang tahun 2016.
Sepanjang tahun lalu, ia berujar pemerintah telah meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sebanyak 21.763 faskes dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (RS Umum, RSUD dan RSUP) sejumlah 2.292 faskes.
"Di samping itu kita bisa lihat ada dukungan manajemen maupun pengawasan dan tentu kita akan menyorot di sini bagaimana pelayanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang diutamakan, karena kita harus memberikan fasilitas untuk melayani masyarakat," kata Nila, Rabu (10/1).
Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan, Donal Pardede bilang tahun lalu tingkat kepuasan survey masyarakat secara umum meningkat meskipun masih ada masyarakat yang menganggap mutu JKN menurun.
Nah untuk memperbaiki pelayanan JKN di tahun ini Kemkes akan meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan mempermudah registrasi rujukan bagi pasien JKN. "Jadi kalau orang mau registrasi rujukan bisa secara online sehingga mengurangi antrean," ujar dia.
Selain itu, Donal mengatakan pemerintah juga akan memperkuat suplay fasilitas kesehatan di daerah pinggiran dan perbatasan. Kemenkes telah menetapkan 48 kabupaten/kota dan 124 Puskesmas sasaran program prioritas nasional pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.
"Pertumbuhan peserta tidak fair kalau tidak diiringi dengan penyediaan suplai, ini yang menjadi hambatan Kemkes untuk menyelaraskan jika JKN sudah bergulir di perbatasan maka penyediaan suplay harus ada,"jelas Donal.
Perbaikan JKN tentu tak lepas dari perbaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meski BPJS terus defisit dalam membayarkan penggantian biaya kesehatan peserta JKN, namun Kemenkes belum ada rencana untuk menaikkan iuran peserta JKN non Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Dalam kondisi mismatch BPJS Kesehatan ada tiga pilihan yang bisa diambil pemerintah. Namun untuk saat ini pemerintah lebih memilih untuk menambahi kekurangan pembayaran," jelas Donal.
Selain itu, Kemkes juga tengah membahas kajian dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mencari opsi lain dalam menambal defisit kesehatan dalam jangka panjang. Salah satunya adalah pilihan untuk meninjau ulang pembayaran dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama alias Puskesmas yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan.
Dana kapitasi Puskemas dibeberapa wiilayah Indonesia Timur tak sebanding dengan pasien yang dilayani, lantaran penghitungan dana kapitasi masih berdasarkan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Donal bilang ihwal rumusan pembayaran dana kapitasi masih dibahas secara mendalam agar kinerja keuangan BPJS Kesehatan membaik.
"Opsinya pakai sistem gaji (pekerja kesehatan), insentif atau cara lain itu yang sedang kita diskusikan. Intinya jika kapitasi besar tapi beban kerja kurang, kita harus cari cara lain, tapi ini masih berjalan pembahasannya tidak akan segera diputuskan," pungkas Donal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
