Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kementerian PUPR akan menambah dari semula sebanyak 200.000 unit pada 2022 menjadi 220.000 unit pada tahun 2023. Atau penambahan kuota penerima bantuan FLPP ialah 20.000 unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp 23 triliun menjadi Rp 25,18 triliun.
“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp 0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun,” kata Herry dalam keterangan tertulis, Senin (5/9).
Baca Juga: PT SMF Salurkan Dana KPR FLPP Rp 11,2 Triliun Hingga Juni 2022
Kemudian pada 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.
Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun depan sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
Herry mengatakan untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 hingga 31 Agustus kemarin program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14% dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91% atau sebesar Rp 14,6 triliun dari Rp 23 triliun.
Adapun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) telah terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23% dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp 196,5 miliar atau 67,44% dari Rp 291,4 miliar.
Baca Juga: Pelonggaran Diperluas, China Pangkas Bunga Kredit untuk Bangkitkan Kembali Ekonominya
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.
Kemudian untuk realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 mencapai Rp 296,25 miliar dari total pagu Rp 512,47 miliar atau setara 55,70% dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29%.
“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96% setara Rp 126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18%,” imbuhnya.
Baca Juga: PNM Belum Jelas, Intip Prospek Bisnis dan Saham Bank BTN (BBTN)
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.
Selain itu, juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
