kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kementerian PUPR alokasikan Rp 13,64 triliun untuk padat karya infrastruktur


Kamis, 26 Agustus 2021 / 12:55 WIB
Kementerian PUPR alokasikan Rp 13,64 triliun untuk padat karya infrastruktur
ILUSTRASI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 13,64 triliun untuk padat karya infrastruktur di tahun depan.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, program padat karya infrastruktur akan dilanjutkan pada tahun 2022. Alokasi anggarannya mencapai Rp 13 triliun.

“Pelaksanaan padat karya tunai di tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat swakelola dan kontraktual dengan pergerakan penyerapan tenaga kerja sebesar 665 ribu orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,64 triliun,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8).

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan pada sejumlah bidang. Antara lain, padat karya infrastruktur bidang sumber daya air sebesar Rp 4,85 triliun dengan target menyerap 335.000 orang tenaga kerja.

Baca Juga: Kementerian PUPR tambah 359 tempat tidur perawatan Covid-19 di RSCM Jakarta

Diantaranya utuk operasi dan pemeliharaan (OP) bendungan, danau dan situ, OP irigasi dan rawa, OP air tanah dan air baku. Serta rehab dan pembangunan irigasi.

Padat karya infrastruktur bidang jalan dan jembatan senilai Rp 4,5 triliun dengan target menyerap 69 ribu orang tenaga kerja. Diantaranya untuk preservasi jalan, preservasi jembatan, dan revitalisasi drainase.

Padat karya infrastruktur bidang permukiman senilai Rp 1,84 triliun dengan target menyerap 56.000 tenaga kerja. Antara lain untuk sanitasi perdesaan padat karya dan SPAM perdesaan.

Padat karya infrastruktur bidang perumahan senilai Rp 2,45 triliun dengan target menyerap 205.000 tenaga kerja. Diantaranya digunakan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan rumah khusus.

Lebih lanjut, Basuki menerangkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan subsidi. Anggaran tersebut antara lain untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 23 triliun, bantuan subsidi bunga Rp 4,39 triliun, dan subsidi bantuan uang muka senilai Rp 810 miliar.

Selanjutnya: Pemerintah tambah kuota KPR FLPP untuk tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×