Reporter: Petrus Dabu | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kuartal pertama tahun ini mencatat penyerapan pinjaman luar negeri oleh Kementerian dan Lembaga mencapai 15-20%.
“Kita mengumpulkan informasinya tiap triwulanan,” ujar Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bapenas, Wismana Adi Suryabrata kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (14/6). Sayang dia belum mengungkapkan angka nominalnya. “Ini sedang dirapikan,” kilahnya.
Pinjaman tersebut kata dia digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang bersifat prioritas. “Penyebab lambatnya macam-macam, ada yang sifatnya generik, seperti pengadaan tanah, ini tidak mesti proyek pinjaman, kemudian masalah pelelangan,” jelasnya.
Dia mengakui penyerapan pinjaman luar negeri dan juga penyerapan anggaran lainnya cenderung melambat pada kuartal-kuartal awal, kemudian meningkat pada akhir tahun."Penyerapan kita memang masih seperti itu ya. Artinya tidak hanya pinjaman, agak lambat kemudian agak cepat," ujarnya.
Dia bilang, pihaknya terus mendorong agar penyerapan anggaran dari pinjaman luar negeri ini terus meningkat. "Kita rencanakan nanti lebih fokus ke proyek PPP (Public Private Partnership) yang kita anggap penting," ujarnya. Terutama, kata dia proyek PPP yang nilai pinjamannya besar."Mungkin akan dicermati lebih dalam sehingga nanti kita harapkan bisa dipercepatlah pelaksanaannya," ujarnya.
Tahun ini kata Wisman total komitmen pinjaman luar negeri mencapai USD 4,3 miliar. Dalam lima tahun kata dia, berdasarkan daftar program prioritas K/L yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mencapai USD 18,5 miliar. Sebetulnya, kata dia jumlah ini jauh di bawah jumlah yang diajukan K/L yang bisa mencapai USD 50 miliar.
Menurutnya, mereka terus mendorong agar dana pinjaman luar negeri itu diserap sesuai dengan peruntukannya agar tidak menjadi beban utang yang tidak ada dampaknya bagi kemajuan ekonomi Indonesia. "Kalau pinjaman itu selesai, tentu suatu hal adalah kemudian programnya bisa tercapai. Dengan pemikiran seperti itu, kita mengarah kepada bagaimana mempercepat atau memperlancar pelaksanaan dari proyek-proyek dari pinjaman luar negeri. Konsentrasinya ke situ," ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bapenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan ke depan pihaknya tidak lagi hanya melihat aspek penyerapan anggaran dalam mengevaluasi kinerja K/L.
"Selama ini yang dilihat hanya output, misalkan output ketahanan pangan itu target produksi beras 2010, realisasinya berapa produksi beras, ke depan ada juga outcome," ujarnya. Outcome ini jelasnya, menganalisis dampak dari suatu program terhadap penurunan angka kemiskinan. "Kita sedang menyusun metodologinya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
