kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemensos usulkan iuran BPJS 19 juta peserta mandiri Kelas III ditanggung negara


Selasa, 18 Februari 2020 / 19:49 WIB
Kemensos usulkan iuran BPJS 19 juta peserta mandiri Kelas III ditanggung negara
ILUSTRASI. Peserta BPJS Kesehatan mengantri di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Kamis (23/1). Kemensos menguusulkan iuran BPJS Kesehatan 19 juta peserta mandiri Kelas III ditanggung negara.


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut ada sebanyak 30 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, saat ini belum terdaftar sebagai golongan masyarakat miskin di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dari jumlah tersebut, 29 juta diantaranya merupakan peserta bukan penerima upah (PBPU). Dan dari 29 juta peserta ini, ada sebanyak 19 juta peserta mandiri Kelas III.

Artinya, 19 juta peserta Kelas III dalam kelompok PBPU ini masih membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri atau tidak mendapat alokasi PBI. Saat ini, mereka harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000 per jiwa per bulan, dari sebelumnya Rp 25.500 per jiwa per bulan.

Baca Juga: Soal tarif iuran BPJS, Menkeu minta DPR pahami kemampuan keuangan negara

Kemensos mengusulkan agar 19 juta peserta mandiri Kelas III dapat secepatnya terdata di dalam DTKS. Tujuannya, agar iuran yang selama ini dibebankan kepada mereka, bisa dialihkan ke negara.

"Dari 19 juta ini semuanya tidak ada di dalam DTKS, tadi kan usulannya adalah bagaimana yang 19 juta itu bisa masuk ke dalam DTKS. Kalau masuk di DTKS berarti kan (iuran akan) dibayari negara," ujar Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Gedung DPR DRI, Selasa (18/2).

Saat ini Kemensos tengah melakukan pembersihan data (cleansing data) terhadap 30 juta peserta PBI, untuk memastikan bahwa mereka memang berhak dikategorikan sebagai peserta PBI.

Baca Juga: DPR minta iuran BPJS Kesehatan batal naik, Sri Mulyani ingatkan konsekuensinya

Kemensos juga secara khusus juga akan melakukan penyisiran terhadap 19 juta peserta mandiri Kelas III. Hal itu dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi status dari 19 juta peserta mandiri ini.

Juliari yakin bahwa tidak semua peserta Kelas III ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Baca Juga: Menko PMK berikan tiga usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

"Penyelesaiannya akan dikoordinasikan dulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga, karena itu kan datanya dari daerah juga jadi Kemensos enggak punya aparat yang langsung door to door untuk klarifikasi datanya," jelasnya.

Selain melakukan koordinasi dengan Kemendagri, kata Juliari, proses validasi ini juga memerlukan partisipasi dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Nantinya, pemda harus melaporkan data melalui Kemendagri untuk selanjutkan dimasukkan ke dalam data Kemensos.

Untuk tahap selanjutnya, Kemensos yang akan menentukan apakah peserta terkait memang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi memang angkanya tidak akan sama seperti sekarang.

"Makanya saya bilang, Kemendagri perlu push daerah untuk segera melaporkan ini Kemensos. 19 juta ini kami lihat belum tentu 100% ini bisa diambil semuanya untuk mendapatkan PBI, ya mungkin 10 juta atau berapa," kata Juliari.

Baca Juga: DPR minta pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Sri Mulyani menolak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×