/2026/07/21/1451843548.jpg "Harga Minyak Dunia Kembali Naik, Purbaya Rem Tambah Anggaran K/L")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia belum membahayakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, lonjakan harga energi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit dibandingkan saat harga minyak berada pada level rendah.
Seperti yang diketahui, harga minyak melanjutkan kenaikan pada perdagangan Jumat (24/7/2026).
Pada pukul 07.16 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2026 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 92,44 per barel, naik 0,27% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 92,19 per barel.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Penyesuaian APBN Jika Harga Minyak Dunia Terus Naik
Purbaya menjelaskan, sebelumnya pemerintah memperkirakan memiliki ruang yang lebih besar untuk menambah anggaran belanja, baik kepada kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah, ketika harga minyak mengalami penurunan.
"APBN masih aman. Tapi tadinya kan begini, ketika harga minyak turun, saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah, dan lain-lain ya, termasuk kementerian lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tapi tidak mengembahayakan APBN sendiri," ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Dunia Berpotensi Perlebar Defisit APBN Indonesia
Menurut dia, perubahan harga minyak lebih berdampak pada fleksibilitas pemerintah dalam menambah alokasi belanja baru, bukan terhadap keberlanjutan fiskal secara keseluruhan.
Purbaya juga memastikan kenaikan harga minyak tidak mengganggu pelaksanaan paket stimulus ekonomi pada semester II-2026. Sebab, saat anggaran stimulus tersebut dirancang, pemerintah telah menggunakan asumsi harga minyak yang relatif tinggi.
"Waktu stimulus (semester II) kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuma yang mau saya tambahin ke kementerian/lembaga maupun ke daerah mungkin tidak seleluasa sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Dunia Ancam Ketahanan APBN 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
