Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menargetkan, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan rampung pada Agustus 2021.
"Pemutakhiran DTKS secara nasional yang akan dilaksanakan tahun 2021 - selesai bulan Agustus 2021," kata Hartono ketika dikonfirmasi, Selasa (20/10).
Hartono mengatakan, saat ini pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah proses melakukan pemutakhiran DTKS. Salah satunya terkait kriteria/standar masyarakat yang masuk dalam DTKS. "Saat ini sedang dibahas - terkait hal itu. Ini yang masih dibahas juga dengan BPS," ujar dia.
Sebelumnya Hartono mengatakan, proses persiapan pemutakhiran DTKS sudah dilakukan sejak 2020. Dalam rencana tahapan pengadaan hardware, pendukung data juga penyiapan prelist tersebut dimulai pada Oktober hingga Desember 2020. Setelah itu pada November 2020 hingga Januari 2021 dilakukan proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021.
Setelahnya, pada Februari hingga Maret 2021 dilakukan pelatihan instruktur dan petugas yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya akan dilakukan pelatihan master intama (instruktur utama) sebanyak 12 orang, instruktur nasional (innas) sebanyak 80 orang, instruktur daerah (inda) sebanyak 1.640 orang. Enumerator sebanyak 83.390 orang, pengawas 16.678 orang dan Korcam sebanyak 7.230 orang.
Tahapan selanjutnya pada April 2021 akan dilakukan musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel), sementara pada April hingga Mei 2021 dilaksanakan kunjungan rumah tangga. "Visitasi tau kunjungan rumah ini untuk mengetahui koordinat-koordinat dari rumah tangga," ujar Hartono.
Baca Juga: Kepala BKF menyebut 90% warga miskin sudah menerima bantuan
Setelah tahap tersebut selesai dilaksanakan maka pada bulan Juni hingga Juli 2021 dilakukan pemeriksaan dan pengolahan data hasil dari pelaksanaan musdes/muskel serta kunjungan rumah tangga. "Insya Allah kalau semua terlaksana dengan baik, Agustus 2021 kita sudah menerbitkan SK Mensos DTKS," ujar Hartono.
Adapun, pendataan DTKS tahun 2021 direncanakan mencakup sekitar 60% penduduk Indonesia. Untuk pemutakhiran DTKS dan jaringan komunikasi 60% penduduk miskin, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun di tahun depan.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi mengatakan, pada evaluasi sebelumnya, dari 514 kabupaten/kota baru sekitar 10 persen yang memperbaiki data DTKS nya diatas 80 persen.
"Tapi 90 persen pemerintah daerah lainnya tidak melakukan perbaikan data. Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata – rata 50 sampai 60 persen," ucap dia.
Oleh karena itu, Pungky mengatakan, saat ini kementerian/lembaga terkait bekerjasama memperbaiki DTKS tersebut. Sehingga DTKS memiliki kualitas yang baik.
Selanjutnya: Penanganan corona di 9 provinsi jadi prioritas, tak ada bansos tambahan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
