Kemenkop UKM angkat bicara soal skema komisi baru bagi mitra GoFood

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM merespons keluhan dari pelaku UMKM terkait sistem komisi terbaru yang diterapkan GoFood kepada para mitra usahanya. Sebelumnya, Gojek telah menerapkan skema komisi sebesar 20% + Rp 1.000 kepada mitra usaha yang tergabung dalam GoFood sejak 5 Maret 2021.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari menyampaikan, pihaknya telah berkorespondensi dengan Gojek pada Selasa (16/3) lalu untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait skema komisis baru pada GoFood.

Secara prinsip, pemerintah mengapresiasi peran GoFood sebagai agregator yang membantu pelaku UMKM kuliner untuk mengakses pasar dan onboarding digitalisasi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta pemberian program-program promosi.

Namun, mengingat GoFood sendiri merupakan entitas bisnis, tepatnya platform yang mengelola transaksi penjualan makanan-minuman, maka sangat wajar apabila ada komisi yang dikenakan ke harga jual oleh mitra atau merchant. Posisi GoFood sesederhana seperti pengelola pasar atau pengelola pusat jajanan serba ada (pujasera).

“Komisi yang dikenakan tentu digunakan untuk memastikan operasional pasar atau pujasera tetap berjalan baik, maintenance rutin, serta gaji para pengelola,” ujar Fiki, Kamis (18/3).

Terkait besaran persentase komisi, Fiki menilai, sangat mempengaruhi pilihan pasar apakah mau menggunakan jasa GoFood atau memilih langsung membeli ke gerai, toko, restoran, atau bahkan memilih opsi penyedia jasa belanja makanan secara daring lainnya.

Dia berpendapat, jika komisi ini terlalu besar dan menambah harga jual tentu yang dirugikan pertama kali adalah pihak GoFood. Artinya secara bisnis hal ini sudah melalui validasi yang sangat mendalam. Pemerintah pun memahami betul kecemasan yang dialami mitra terkait perubahan skema komisi tersebut.

“Harapan kami, GoFood sudah melakukan langkah-langkah komunikasi dengan baik berkenaan perubahan ini kepada para mitra dan memastikan bahwa semua mitra telah menyepakati secara bersama terkait besaran persentase komisi,” terang Fiki.

Kemudian, berdasarkan konfirmasi yang diterima pemerintah, komisi yang diterapkan GoFood akan memotong harga jual, namun penentuan harga jual sepenuhnya merupakan diskresi dari mitra atau merchant.

Fiki berharap GoFood tetap dapat berperan aktif dalam memberi layanan konsultasi penentuan harga sehingga mitra dapat menentukan harga yang wajar dan tetap mendapat keuntungan. “Komisi ini sesederhana diinterpretasikan sebagai biaya jasa atas kemudahan yang ditawarkan GoFood yaitu mengonsolidasikan semua menu makanan dalam satu tempat,” ujarnya.

Berikutnya, pemerintah mendapati bahwa terdapat dua skema komisi GoFood yang sedang berjalan. Pertama, komisi 20% + Rp 1.000 dikenakan kepada mitra yang mendaftar setelah 5 Maret 2021. Sedangkan skema kedua diberlakukan untuk mitra yang mendaftar sebelum tanggal 5 Maret 2021 dan dikenakan sebesar 12% + Rp 5.000, dengan kesempatan bisa mengubah menjadi skema komisi yang pertama.

GoFood memberi keterangan bahwa skema komisi ini digunakan untuk subsidi silang bagi mitra atau merchant dengan transaksi lebih kecil. Pemerintah tentu menyambut semangat GoFood untuk membantu meningkatkan eksposur produk usaha mikro sektor kuliner pada platform-nya. “Tinggal praktiknya perlu dikawal bersama agar pilihan-pilihan yang tersedia bersahabat juga untuk mitra,” tuturnya.

Manajemen Gojek juga perlu menjelaskan bahwa skema komisis ini sebagai subsidi silang bagi mitra yang lebih kecil. Bentuk subdisi yang diberikan kepada mitra yang lebih kecil juga perlu diperjelas seperti apa rupanya sehingga ada sinergi komunitas antar mitra GoFood yang terbangun dari skema tersebut.

Pemerintah juga berharap, GoFood dapat terus menggulirkan program-program insentif yang dapat memberi dampak positif bagi mitra yang aktif berjualan di platform-nya. Hal ini tentu menjadi penyemangat dan sangat dibutuhkan oleh para UMKM yang terus berjuang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Fiki memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan isu ini sebagai pengayaan informasi dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan Kemenkop UKM.

“Kemenkop UKM juga akan memastikan terjadinya komunikasi yang sehat aantara GoFood dan mitra atau merchant terkait perubahan komisi tersebut,” imbuhnya.