Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2019 resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019, Selasa (22/1), yang berisi sasaran dan indikator kinerja kementerian yang dipimpin oleh Darmin Nasution tersebut.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, dokumen Perjanjian Kinerja 2019 merangkum 25 program prioritas dan 42 program reguler yang akan dikerjakan Kemenko Perekonomian sepanjang tahun ini. Setiap program tersebut diarahkan kepada masing-masing deputi yang membidangi, lengkap dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah disepakati sebelumnya.
"Jadi setiap kedeputian sudah dirumuskan apa saja program prioritasnya maupun program lain yang bersifat reguler," ujar Susi, Selasa (22/1).
Susi mencontohkan, ada empat program prioritas Kemenko Perekonomian di tahun ini yang berada di bawah unit kerja Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan. Program tersebut ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan insentif fiskal.
Terkait KUR, Susi mengungkapkan hingga 31 Desember lalu, penyaluran KUR mencapai Rp 120 triliun atau 97,2% dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,8 triliun. Adapun, rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) penyaluran KUR sepanjang 2018 sebesar 0,24%.
"Capaian tahun lalu sudah bagus sehingga kami targetkan tahun ini total penyaluran KUR bisa mencapai Rp 140 triliun," kata Susi kepada Kontan.co.id.
Sementara, terkait SNKI, Susi menyebut capaian penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan formal di tahun lalu baru 49,8%. Oleh karena itu, pemerintah telah mencanangkan sejumlah strategi percepatan keuangan inklusif, salah satunya melalui Program Gerakan Indonesia menabung dan Hari Indonesia Menabung 2019 sebagai bagian dari peningkatan kesaran dan literasi masyarakat.
Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang SNKI, target penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan formal di tahun 2019 ialah sebesar 75%.
Koordinasi pengendalian inflasi oleh TPIP, dinilai Susi, juga telah berhasil menjaga realisasi inflasi pada kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 3,5% plus minus 1%. Realisasi inflasi pada tahun 2018 adalah 3,13% yoy, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yakni 3,61% yoy.
Lantas, pemerintah bakal melanjutkan upaya memperkuat implementasi kebijakan melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penguatan data dan informasi untuk memastikan tingkat inflasi tetap stabil sepanjang tahun ini.
Adapun, terkait insentif fiskal, Susi mengatakan sepanjang tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perluasan Tax Holiday yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018.
"Tahun ini untuk insentif fiskal sudah dikaji kebijakan superdeduction tax untuk kegiatan pelatihan dan vokasi oleh industri, serta insentif investasi terutama untuk KEK (kawasan ekonomi khusus)," terang Susi.
Adapun, masih terdapat puluhan program prioritas Kemenko Perekonomian yang telah dirumuskan untuk tahun 2019. Program tersebut melingkupi bidang pangan dan pertanian, pengelolaan energi dan sumber daya alam, ekonomi digital, perniagaan dan industri, percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta kerjasama ekonomi internasional.
"Semuanya ini kebanyakan melanjutkan dari apa yang sudah dicapai tahun sebelumnya, tentunya dengan meningkatkan target pencapaian supaya lebih baik lagi dibandingkan tahun 2018," tandas Susi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
