Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu menyampaikan, dengan adanya Program Kartu Prakerja dinilai dapat mengatasi pengangguran.
Menurutnya, dengan adanya program tersebut, diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau masyarakat yang mengalami korban putus hubungan kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerjanya. Sehingga dengan adanya program ini masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi.
Mengatasi permasalahan pengangguran juga sejalan dengan Hal itu sejalan visi dan misi pemerintah di 2045, dengan menargetkan sebagai negara maju dan negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia.
“Untuk menjadi negara maju terdapat beberapa prasyarat, yakni infrastruktur yang layak menjadi pendukung mobilitas dan mendorong pembangunan,” jelas Febrio dalam webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12).
Baca Juga: Manajemen pelaksana kartu prakerja akan investasi untuk contact center
Lalu, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan riset, program kesehatan dan perlindungan sosial, pengayaan Inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis birokrasi pemerintah, pengelolaan tata ruang yang baik, dan pengelolaan sumber daya ekonomi dan melalui APBN yang sehat.
Febrio mengatakan, untuk mencapai syarat-syarat tersebut, maka arah kebijakan anggaran pendidikan di 2021 dan tahun-tahun berikutnya akan difokuskan untuk mendukung syarat tersebut, termasuk pada penguatan program vokasi dan kartu prakerja.
Dalam prosesnya, kartu prakerja sendiri berfungsi untuk memberikan penguatan pelatihan, dan menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial-ekonomi saat pandemi. Febro bilang, sangat penting untuk meningkatkan link and match dengan industri serta penguatan penelitian, pengembangan dan mendorong inovasi, serta adopsi teknologi informasi komunikasi.
Lebih lanjut, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, juga dinilai sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional, optimal serta berkelanjutan. Maka dari itu, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan penguatan investasi pembangunan SDM, terutama pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Program kartu prakerja akan dilanjutkan pada 2022 dengan anggaran Rp 11 triliun
“Bidang SDM juga difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru khususnya anak muda maupun yang sedang bekerja dalam konteks ini alih profesi atau korban PHK,” jelas Febrio
Untuk menambah skill para pekerja, pemerintah berupaya memberikan tambahan keterampilan bagi angkatan kerja, sehingga para pencari kerja mendapat keterampilan baru yang tidak didapatkan di dunia pendidikan, dan dapat semakin mempermudah ketika memasuki dunia kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
