Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Insentif khusus untuk penanganan pandemi itu juga membuat potensi penerimaan negara yang tidak diambil makin besar. Publikasi laporan ini juga merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Hal ini sesuai dengan standar yang mengacu pada IMF’s Fiscal Transparency Code (FTC).
Berbeda dengan insentif yang diberikan dalam bentuk belanja negara, besaran insentif yang diberikan dalam bentuk penerimaan berupa potensi penerimaan yang tidak diambil oleh pemerintah (revenue forgone). Insentif yang diberikan dalam bentuk penerimaan ini lah yang tertuang dalam Laporan Belanja Perpajakan.
Dalam Laporan Belanja Perpajakan tahun 2020 disajikan juga hasil evaluasi atas pelaksanaan insentif perpajakan, seperti insentif dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, insentif tax holiday, serta insentif dalam rangka mendorong ekspor (KITE dan PLB).
Baca Juga: Lifting Minyak Hingga November 2021 Mencapai 93,2% dari Target
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah dan publik dalam melakukan pengawasan bersama terhadap pemanfaatan insentif perpajakan di Indonesia.
“Laporan Belanja Perpajakan diharapkan dapat menjadi media diseminasi kebijakan insentif perpajakan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas diharapkan dapat turut melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan insentif perpajakan,” imbuh Febrio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
